Gubernur Sulbar : Kemerdekaan harus berujung pada kesejahteraan
Mamuju (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menekankan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merefleksikan makna kemerdekaan, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kemerdekaan merupakan momentum sakral karena bangsa Indonesia terbebas dari penindasan dan penjajahan," kata Suhardi Duka, saat memimpin upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulbar, di Lapangan Ahmad Kirang Kabupaten Mamuju, Senin.
Gubernur menyampaikan bahwa 81 tahun setelah Indonesia merdeka, perjuangan belum selesai.
Pemerintah kata Suhardi Duka, masih menghadapi berbagai persoalan, salah satunya kemiskinan yang masih dirasakan sebagian masyarakat.
"Walaupun sudah 81 tahun kita merdeka, sesungguhnya semua rakyat Indonesia itu harus sejahtera, akan tetapi masih ada kemiskinan,” katanya.
Ia menegaskan, persoalan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, harus menjadi perhatian bersama pemerintah pusat dan daerah.
Karena itu menurut Suhardi Duka, berbagai kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk memastikan kemerdekaan benar-benar dirasakan masyarakat hingga pelosok daerah.
“Saya kira ini yang akan menggugah kesadaran kita, bagaimana upaya bapak Presiden, para menteri dan seluruh kepala daerah untuk menolkan kemiskinan ekstrem di setiap wilayah pelosok Indonesia," ujar Suhardi Duka.
Kemiskinan ekstrem menurut Suhardi Duka, merupakan kondisi yang menunjukkan masih adanya masyarakat yang belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan.
"Kemiskinan ekstrem sesungguhnya, dia jauh tertinggal dari kemerdekaan. Dengan demikian, kesadaran itu yang harus kita gugah," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Suhardi Duka juga menyinggung pembangunan infrastruktur di Sulbar yang masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat pembangunan sejumlah infrastruktur tidak sepenuhnya dapat dibiayai melalui anggaran daerah.
Ia menyebut sejumlah program infrastruktur, seperti jalan desa melalui Instruksi Presiden (Inpres) dan pembangunan jembatan gantung, berada dalam skema dukungan pemerintah pusat.
Pemprov Sulbar kata dia, terus mengusulkan kebutuhan infrastruktur daerah kepada pemerintah pusat.
"Dengan keterbatasan anggaran, kadangkala infrastruktur tidak mampu kita bangun sepenuhnya di daerah. Olehnya itu kita sharing dengan pemerintah pusat," jelasnya.
Namun, Suhardi Duka mengaku bersyukur atas dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur Sulbar pada tahun sebelumnya yang dinilai cukup baik.
Salah satunya kata dia, pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan jembatan yang ambruk di Karema Kabupaten Mamuju, melalui skema Inpres Jalan Daerah.
Pewarta : Amirullah
Editor: Riski Maruto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
