Wali Kota Makassar disebut terlalu banyak mimpi

id walikota makassar, moh ramdhan pomanto, dprd makassar,rudianto lallo

"Belum ada satupun SKPD, Satuan, Badan atau unit kerja lainnya yang penyerapan anggarannya pada triwulan ...
Makassar (ANTARA Sulsel) - Legislator DPRD Makassar Rudianto Lallo menyebut Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto sebagai kepala daerah yang terlalu banyak bermimpi karena hampir setahun dilantik, penyerapan anggaran seluruh unit kerjanya sangat buruk.

"Belum ada satupun SKPD, Satuan, Badan atau unit kerja lainnya yang penyerapan anggarannya pada triwulan pertama ini memuaskan. Itu semua karena pemimpinnya yang terlalu banyak angan-angan ingin membuat ini dan itu," jelasnya di Makassar, Selasa.

Rudianto Lallo yang juga sekretaris Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan itu mengatakan, minimnya penyerapan anggaran belanja daerah di hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dianggap terlalu banyak berangan-angan dalam membentuk program untuk pemerintahannya.

Namun pada kenyataannya, semua bawahannya itu tidak mampu menjalankan program-program yang diinginkan wali kota dan bahkan ada yang penyerapannya masih nol rupiah.

"Program-programnya itu terlalu jauh ke depan. Siapapun yang mendengarnya, pasti akan memberikan apresiasi yang tinggi. Tapi masalahnya sekarang, itu masih angan-angan dan belum ada yang direalisasikan," katanya.

Rudi menjelaskan, sejauh ini DPRD belum menemukan SKPD yang mencapai target penyerapan anggaran belanja. Rata-rata penyerapan hanya sebesar empat hingga sepuluh persen.

Padahal seharusnya, memasuki masa akhir triwulan pertama, penyerapan sudah berkisar di atas 30 persen. DPRD segera memasuki pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan pada bulan Juni.

Semua pimpinan SKPD yang menyetorkan laporan keuangannya kepada DPRD mengaku terkendala dalam pencairan anggaran. Dana harus dicairkan oleh pejabat pembuat komitmen, yang statusnya bukan pelaksana tugas.

"Sementara pada awal tahun, banyak pimpinan yang posisinya bergeser berdasarkan hasil lelang jabatan. Hal seperti ini kan semestinya tidak menjadi kendala. Seharusnya Wali Kota punya solusi," jelasnya.

Menurut dia, buruknya penyerapan anggaran belanja di Pemkot menegaskan bahwa selama ini wali kota hanya lebih banyak mengurusi pencitraannya saja ketimbang membangun kota.

Kegiatan yang dilakukan wali kota, seperti pelantikan pejabat di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) serta Pelabuhan Rakyat Paotere dianggap tidak mencerminkan program kerja yang sebenarnya.

"Lebih baik menjalankan program yang sebelumnya telah dibahas bersama di DPRD. Itu kan lebih efektif ketimbang melakukan pencitraan saja," sebutnya. M Yusuf
Pewarta :
Uploader: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar