Hindari masuk bui, pengelola Sekolah Rakyat di Sulsel dibekali pencegahan korupsi

Selasa, 8 September 2026 17:30 WIB

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Soetarmi (tengah) memaparkan materi mudus serta pencegahan korupsi saat sosialisasi dan kampanye anti korupsi kepada pengelola program Sekolah Rakyat di Aula Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (8/9/2026). (ANTARA/HO-Kejati Sulsel)

Makassar (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan melalui Seksi Penerangan dan Hukum (Penkum) memberikan pembekalan kepada pengelola Sekolah Rakyat di wilayah itu soal pencegahan korupsi sekaligus mengkampanyekan program anti korupsi dalam hal pengelolaan keuangan.

"Ada berbagai modus korupsi dan penyalahgunaan keuangan yang wajib diwaspadai. Mulai mark up anggaran, pengadaan fiktif, memecah paket pengadaan, hingga manipulasi data belanja siswa," kata Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi di Aula Kantor Dinas Sosial Sulsel, Makassar, Selasa.

Ia menjelaskan materi mengenai pencegahan korupsi pengelolaan Sekolah Rakyat, mengingat Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto bertujuan memuliakan keluarga miskin serta memfasilitasi kebangkitan masyaraakat kecil.

Soetarmi mengingatkan pengelola terkait landasan hukum dan ancaman pidana korupsi berdasarkan regulasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru.

Untuk menekan terjadinya penyelewengan, kata dia, dijelaskan strategi pencegahan yang mencakup transparansi total, penggunaan transaksi non tunai, pemisahan fungsi pengadaan, hingga verifikasi fisik secara berkala di lapangan.

"Setiap anggaran benar-benar harus dialokasikan untuk manfaat peserta didik. Sekolah Rakyat bukan hanya membangun sarana pendidikan, tetapi membangun masa depan anak-anak bangsa," katanya.

Ia juga menyampaikan pesan kuat kepada seluruh tenaga pendidik dan tata usaha yang hadir agar memegang teguh pakta integritas. Tidak mencoba-coba melakukan atau memiliki niat untuk korupsi.

"Kelola anggaran secara transparan, laksanakan pengadaan secara fair, pastikan barang dan pekerjaan sesuai kontrak, serta pertanggungjawabkan setiap rupiah secara benar," ucapnya menekankan.

Sementara Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel Abd Malik Faisal, memberi apresiasi atas kolaborasi nyata yang terjalin dengan aparat penegak hukum karena kampanye antikorupsi.

"Kami menyampaikan terima kasih karena pengajaran ini baru pertama dilaksanakan pengelola sekolah rakyat bersama kejaksaan dalam melakukan upaya pencegahan korupsi," paparnya.

Malik menekankan pentingnya menanamkan nilai integritas sejak dini bagi seluruh elemen pengelola fasilitas pendidikan. Ia berharap melalui kegiatan ini dapat mencegah perilaku korupsi sejak dini.

Selain itu, inisiatif pencegahan dilakukan di Sulsel telah mendapat dukungan positif dari pemerintah pusat. Pihaknya bahkan telah melaporkan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial dan diberi diapresiasi atas upaya tersebut.

Sosialisasi dan kampanye anti korupsi itu dihadiri para kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan jajaran tata usaha, bendahara maupun administrasi beserta peserta lainnya sebagai pengelola Sekolah Rakyat tersebar di wilayah Kota Makassar, Kabupaten Takalar, dan Pangkep.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.