Sulbar minta pemerintah pusat atasi wilayah blankspot

Kamis, 10 September 2026 19:04 WIB

Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Ridwan Djafar mengikuti sosialisasi layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi( Bakti) dalam rangka mengatasi blankspot di Mamuju, Kamis (10/9/2026) ANTARA/ HO-Humas Pemprov Sulbar

Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meminta pemerintah pusat untuk membantu mengatasi wilayah blankspot internet yang masih tersisa 12 persen.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulbar Ridwan Djafar di Mamuju, Kamis, mengatakan melalui sosialisasi layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi( Bakti) di Kota Makassar, kami mendesak agar wilayah blankspot di Sulbar dapat diatasi.

Ia mengatakan, Pemprov Sulbar meminta pemerintah pusat agar daerah blankspot yang tersisa sebanyak 12 persen di wilayah Sulbar dapat diatasi, untuk meningkatkan pelayanan internet kepada masyarakat.

"Sosialisasi layanan BLU Bakti diharapkan melahirkan regulasi agar pelayanan internet dapat diberikan lebih merata ke seluruh wilayah pedalaman Sulbar dengan mengatasi blankspot melalui pembangunan jaringan seluler," katanya.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur digital merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi, sehingga Sulbar juga akan konsisten dalam mengawal pembangunan layanan tersebut agar dapat dinikmati masyarakat secara luas di Sulbar.

Ia juga menyampaikan, dalam meningkatkan layanan internet di Sulbar, maka pihaknya akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama perwakilan pemerintah pusat Pemkab, Pemdes, BUMDes, hingga pengusaha internet lokal.

Ia berharap, dari kegiatan itu, para penyedia jasa internet (ISP) dapat mengikuti kebijakan daerah terkait pengaturan ruang milik jalan (RUMIJA) dalam rangka menata infrastruktur jaringan yang masih semrawut di lapangan.

"Penataan infrastruktur jaringan internet di Sulbar agar lebih baik, sangat penting dilakukan dalam rangka mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujarnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.