Pertamina blokir 6.023 nopol kendaraan terkait penyelewengan BBM bersubsidi di Sulawesi

Kamis, 10 September 2026 20:08 WIB

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menerima audiensi Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Makassar, Kamis, (10/9/2026).ANTARA/HO-Pemprov Sulsel (.)

Makassar (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi telah melakukan pemblokiran terhadap 6.023 nomor polisi kendaraan yang terindikasi melakukan transaksi tidak sesuai ketentuan dalam penyaluran BBM bersubsidi.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Deny Sukendar di Makassar, Kamis, mengatakan pengawasan transaksi terus diperkuat untuk menjaga penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran.

Pertamina juga secara rutin menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan kuota BBM maupun LPG kepada pemerintah provinsi.

Langkah tersebut menjadi bagian dari keterbukaan data penyaluran sekaligus bahan evaluasi bersama terhadap perkembangan kebutuhan energi di Sulawesi Selatan.

Terkait LPG 3 kg, Pertamina turut menyoroti penggunaan LPG bersubsidi untuk kebutuhan di luar sasaran, termasuk penggunaan pada kegiatan pengairan pertanian.

Menurut dia, pengawasan diperlukan agar LPG 3 kg dapat diterima masyarakat dan sektor yang memenuhi ketentuan sebagai penerima subsidi.

Sementara Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara besar-besaran. Ia memastikan pemerintah provinsi terus mendorong langkah bersama untuk menjaga ketersediaan dan ketepatan sasaran penyaluran energi bersubsidi.

“Masyarakat tidak perlu panic buying. Pertamina memastikan stok BBM dan LPG di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, tetap terjaga dan mencukupi kebutuhan energi masyarakat," katanya saat menerima rombongan Pertamina Sulawesi.

"Pemerintah provinsi segera membentuk satgas untuk melakukan pengawasan penyaluran BBM dan LPG di kabupaten dan kota,” lanjut Andi Sudirman.

Menurut dia, pengawasan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar subsidi yang diberikan pemerintah dapat diterima masyarakat yang berhak.

“Kita perlu bergerak bersama untuk memastikan penyaluran BBM dan LPG tepat sasaran. Pengawasan di lapangan harus diperkuat agar masyarakat yang memang berhak menerima subsidi mendapatkan akses sesuai kebutuhannya,” lanjutnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.