Mengurai krisis BBM di Makassar, dari satgas hingga ganjil-genap

Senin, 14 September 2026 14:51 WIB

Suasana antrean panjang yang dijaga aparat kepolisian di SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan depan Kantor Gubernur Sulsel, di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (13/9/2026). (ANTARA/Darwin Fatir)

Makassar (ANTARA) - Antrean kendaraan terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Makassar dan sekitarnya dalam sebulan terakhir. Kendaraan berbaris untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM), sebagian bahkan menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU.

Pada awalnya, antrean lebih banyak terlihat pada kendaraan berat seperti truk logistik, bus antarkota, hingga mobil angkutan yang membutuhkan solar. Sebagian pengemudi bertahan di SPBU selama berjam-jam, bahkan ada yang menginap untuk mendapatkan BBM.

Belakangan, antrean merembet ke pengguna Pertalite dan Pertamax. Mobil pribadi hingga sepeda motor ikut memenuhi SPBU ketika stok BBM menipis.

Di sejumlah lokasi, ekor antrean meluber hingga ke badan jalan dan memanjang beberapa kilometer. Arus lalu lintas di sekitar SPBU ikut tersendat. Aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat pun terdampak.

Mengurai krisis

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) bersama Pertamina kemudian mengambil sejumlah langkah untuk mengendalikan antrean dan memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.

Rapat koordinasi digelar dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dari sana dibentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawal dan memantau penyaluran BBM secara langsung di lapangan. Satgas BBM melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Hiswana Migas, serta PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.

Pemprov Sulsel juga mengeluarkan surat edaran untuk memperketat pemantauan dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di seluruh SPBU.

Dalam pengawasan tersebut, Satgas menemukan sejumlah dugaan pelanggaran, antara lain transaksi berulang dalam satu hari, penggunaan tangki modifikasi dan tangki ganda, pembelian BBM dalam jumlah tidak wajar, serta penggunaan beberapa barcode untuk satu kendaraan.

Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulsel Andi Kasman mengatakan ditemukan pula penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan pada surat tanda nomor kendaraan (STNK), serta SPBU yang kekurangan operator nozzle atau petugas pengisian BBM.

Kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Satgas di kabupaten dan kota juga melakukan pengawasan langsung di sejumlah SPBU.

Untuk menambah kapasitas pelayanan, Pemprov Sulsel meminta seluruh nozzle yang tersedia dioperasikan. Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi kemudian merekrut sekitar 50 operator baru untuk ditempatkan di 25 SPBU Kota Makassar yang beroperasi selama 24 jam.

Masalah pasokan juga menjadi perhatian. Pemprov Sulsel meminta pemerintah pusat menambah kuota BBM untuk Sulawesi Selatan menyusul meningkatnya permintaan.

"Kita akan meminta ke kementerian menambah kuota ke Sulsel karena banyak permintaan," kata Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Pemprov Sulsel dan Pertamina juga menyiapkan SPBU modular atau pompa bensin mini di kawasan Center Point of Indonesia (CPI) Makassar yang rencananya mulai beroperasi 13 September 2026. Masyarakat yang mengalami antrean di SPBU lain diarahkan untuk melakukan pengisian di fasilitas tersebut.

Khusus pengendara kendaraan roda dua, pengisian BBM di SPBU modular itu ditetapkan dengan harga Rp30.000 per motor.

"Modular ini kita hadirkan untuk mengurai di tempat SPBU lainnya untuk kemudian diarahkan ke sana," jelasnya.

Mobilitas ikut berubah

Panjang antrean BBM kemudian memengaruhi aktivitas masyarakat di luar SPBU.

Gubernur Andi Sudirman menerapkan pembelajaran secara daring bagi siswa sekolah selama satu pekan untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Ia juga telah berkoordinasi dengan Wali Kota Makassar untuk menerapkan kebijakan yang sama pada sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah kota. Kabupaten dan kota lainnya dapat menyesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

"Kita mengambil langkah pembelajaran daring selama satu minggu. Pembelajaran tetap berlangsung hanya tidak tatap muka langsung. Ini sifatnya sementara, karena kita melihat kondisi di lapangan dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat," katanya.

Pembatasan mobilitas juga dilakukan melalui sistem ganjil-genap untuk pengisian BBM bersubsidi di seluruh SPBU pada 13–20 September 2026. Kendaraan hanya diperbolehkan mengisi berdasarkan angka terakhir pelat nomor yang disesuaikan dengan tanggal.

Pengisian kendaraan truk dijadwalkan ulang dan dialihkan ke malam hari untuk mengurangi penumpukan kendaraan besar pada siang hari. Pengisian juga hanya diperbolehkan bagi kendaraan dengan indikator BBM tersisa satu bar atau kurang.

Antrean mulai berkurang

Sehari setelah sistem ganjil-genap diterapkan, kondisi antrean di salah satu SPBU di Makassar terlihat lebih terkendali.

Pantauan di SPBU Pertamina 74.902.32 Racing Center, Makassar, Minggu (13/9), menunjukkan antrean kendaraan tidak lagi memanjang hingga ke badan jalan. Dari pukul 08.00 hingga 18.00 WITA, kendaraan masih mengantre, tetapi antrean berada di dalam area SPBU.

Plt Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Sulsel Fahlevi Yusuf mengatakan masyarakat cukup tertib mengikuti ketentuan yang diberlakukan. Menurut dia, antrean yang sebelumnya memanjang hingga ke jalan kini berada di dalam area SPBU.

Perubahan itu menunjukkan antrean mulai dapat dikendalikan di salah satu titik. Namun, kebijakan tersebut baru berjalan pada hari pertama.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mengurai krisis BBM Makassar, dari satgas hingga ganjil-genap

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.