Logo Header Antaranews Makassar

Belanja negara di Sulsel hingga Agustus ini sebesar Rp36,34 triliun

Rabu, 23 September 2026 16:03 WIB
Image Print
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulawesi Selatan Hari Utomo (tengah) saat merilis perkembangan penggunaan dana APBN di Provinsi Sulsel hingga Agustus 2026 di Makassar, Rabu (23/9/2026). ANTARA/Muh Hasanuddin

Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat realisasi belanja negara untuk provinsi itu hingga Agustus 2026 mencapai Rp36,34 triliun atau sekitar 66,05 persen dari pagu Rp55,02 triliun.

Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Selatan, Hari Utomo di Makassar, Rabu, mengatakan dari belanja negara ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp15,88 triliun atau sekitar 59,18 persen dari pagu Rp26,83 triliun dan dana transfer ke daerah sebesar Rp20,46 triliun dari pagu Rp28,19 triliun.

"Untuk belanja negara terdiri dari transfer ke daerah sudah terealisasi Rp20,46 triliun atau sekitar 72,58 persen dari pagu Rp28,19 triliun. Sementara dana BPP itu sudah terealisasi Rp15,88 triliun dari pagu Rp26,83 triliun," ujarnya.

Hari Utomo menjelaskan belanja pemerintah pusat difokuskan pada layanan dukungan manajemen internal satuan kerja, bantuan pendidikan tinggi, bantuan pendidikan dasar dan menengah, serta fasilitasi dan pembinaan masyarakat.

Pada belanja pegawai ini terealisasi Rp8,46 triliun dari pagu Rp12,31 triliun untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, TNI, Polri, dosen/guru, PNS dan pegawai PPPK yang jumlahnya sebanyak 108 ribu orang lebih.

Untuk TNI dan Polri sebanyak 50 ribu orang lebih personel, PNS 35 ribu orang, dosen dan guru sebanyak 14 ribu orang serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 9 ribu orang.

Pada belanja barang telah tersalurkan sebanyak Rp5,01 triliun atau sekitar 49,12 persen dari pagu Rp10,20 triliun. Belanja barang ini terdiri atas belanja tugas dan fungsi serta layanan perkantoran barang dan jasa pada 754 satuan kerja (Satker) di 50 Kementerian/Lembaga (K/L) di Sulawesi Selatan.

Kemudian belanja modal tercapai Rp2,39 triliun atau sekitar 55,61 persen dari pagu Rp4,29 triliun. Belanja modal ini untuk menunjang preservasi jalan dan Jembatan Watampone, Pompanua dan Tarumpakae, preservasi Jalan dan Jembatan Batas Kota Makassar- Maros, Batas Kabupaten Pangkep dan Maros, serta Batas Kabupaten Bone.

Kemudian yang terakhir belanja sosial sebesar Rp17,73 miliar lebih atau sekitar 71,30 persen dari pagu Rp24,87 triliun.

"Belanja sosial untuk asistensi rehabilitasi sosial yang meliputi kelompok rentan
penyandang disabilitas, anak, lanjut usia,
korban penyalahgunaan Napza dan ODHIV," ucapnya.



Pewarta :
Editor: Riski Maruto
COPYRIGHT © ANTARA 2026