Dana TKD tersalur ke Sulsel hingga saat ini capai Rp20 triliun

Kamis, 24 September 2026 10:31 WIB

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulawesi Selatan Hari Utomo (tengah) saat merilis perkembangan penggunaan dana APBN di Provinsi Sulsel hingga Agustus 2026 di Makassar, Rabu (23/9/2026). ANTARA/Muh Hasanuddin

Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulawesi Selatan mencatat belanja transfer ke daerah (TKD) di Sulsel hingga Agustus 2026 mencapai Rp20,46 triliun yang digunakan untuk membiayai pelayanan publik daerah.

Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Sulsel Hari Utomo di Makassar, Rabu, mengatakan dana TKD itu tersalurkan untuk 24 kabupaten/kota dan Provinsi Sulsel, sehingga total keseluruhan penerima yakni 25 daerah.

"Untuk dana transfer pemerintah pusat ke daerah itu sudah Rp20,46 triliun atau sekitar 72,58 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp28,19 triliun," ujarnya.

Hari Utomo menjelaskan bahwa penyaluran TKD tersebut menunjukkan tren yang cukup baik pada awal tahun anggaran, dengan distribusi yang relatif merata di seluruh kabupaten dan kota di Sulsel.

Ia menyatakan hampir seluruh daerah mencatatkan realisasi yang mendekati pagu yang telah ditetapkan, dengan selisih relatif kecil.

Menurut dia, kondisi ini mencerminkan bahwa proses penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah berjalan dengan lancar dan tidak terpusat pada wilayah tertentu saja.

"Dengan demikian, seluruh daerah di Sulawesi Selatan dapat merasakan manfaat dari aliran dana tersebut secara lebih merata," katanya.

Berdasarkan data Kemenkeu Perwakilan Sulawesi Selatan, realisasi TKD di masing-masing daerah menunjukkan capaian yang relatif seimbang.

Di wilayah utara, Kabupaten Luwu Utara mencatat realisasi sebesar Rp846,37 miliar dari pagu Rp1,15 triliun, sementara Kabupaten Luwu Timur terealisasi Rp864,11 miliar dari pagu Rp1,22 triliun.

Kota Palopo mencatat realisasi Rp430,55 miliar dari pagu Rp576,64 miliar, sedangkan Kabupaten Luwu sebesar Rp798,24 miliar dari pagu Rp1,13 triliun.

Di kawasan Toraja, Kabupaten Tana Toraja mencatat realisasi Rp565,49 miliar dari pagu Rp820,92 miliar, sementara Kabupaten Toraja Utara sebesar Rp646,65 miliar dari pagu Rp906,71 miliar.

Untuk wilayah Ajatappareng, Kabupaten Pinrang terealisasi Rp739,68 miliar dari pagu Rp1,01 triliun, Kabupaten Barru Rp455,37 miliar dari pagu Rp630,59 miliar, dan Kota Parepare Rp374,79 miliar dari pagu Rp531,19 miliar. Kabupaten Enrekang juga mencatat realisasi Rp605,95 miliar dari pagu Rp833,16 miliar.

Sementara itu, di kawasan Mamminasata, Kabupaten Maros mencatat realisasi Rp744,35 miliar dari pagu Rp1,01 triliun, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) sebesar Rp766,50 miliar dari pagu Rp1,04 triliun, Kabupaten Gowa Rp970,33 miliar dari pagu Rp1,35 triliun, serta Kota Makassar Rp1,52 triliun dari pagu Rp2,04 triliun.

Kabupaten Takalar mencatat realisasi Rp621,22 miliar dari pagu Rp846,01 miliar dan Kabupaten Jeneponto sebesar Rp724,33 miliar dari pagu Rp990,72 miliar.

Di wilayah selatan dan timur, Kabupaten Bantaeng terealisasi Rp480,54 miliar dari pagu Rp663,39 miliar, Kabupaten Bulukumba Rp782,98 miliar dari pagu Rp1,09 triliun, dan Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp568,12 miliar dari pagu Rp794,32 miliar. Kabupaten Sinjai mencatat realisasi Rp600,36 miliar dari pagu Rp822,94 miliar.

Adapun untuk wilayah tengah, Kabupaten Bone mencatat realisasi Rp1,35 triliun dari pagu Rp1,95 triliun, Kabupaten Soppeng Rp580,82 miliar dari pagu Rp776,07 miliar, dan Kabupaten Wajo Rp782,13 miliar dari pagu Rp1,09 triliun. Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) mencatat realisasi Rp614,13 miliar dari pagu Rp845,23 miliar.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri mencatat realisasi sebesar Rp3,03 triliun dari total pagu Rp4,06 triliun.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.