
111,4 juta batang rokok ilegal disita di Sulsel, Kenapa masih banyak?

Makassar (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) menggagalkan upaya penyebaran rokok ilegal tanpa cukai dengan menyita sebanyak 111,49 juta batang rokok ilegal hingga per Agustus 2026 atau mengalami peningkatan 390 persen dari periode sebelumnya tahun 2025.
Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) Martha Octavia di Makassar, Selasa, mengatakan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal menunjukkan peningkatan signifikan dengan potensi kerugian negara mencapai Rp113,21 miliar.
“Penindakan yang dilakukan jajaran DJBC Sulbagsel sangat baik. Hingga Agustus 2026, peningkatan penindakan mencapai 390 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang berhasil menyita 22,71 juta batang rokok ilegal,” ujarnya.
Martha mengatakan nilai potensi kerugian negara juga meningkat 408 persen dari Rp22,29 miliar pada Agustus 2025 menjadi Rp113,21 miliar pada tahun ini. Pada tahun sebelumnya, rokok ilegal yang disita sebanyak 22,71 juta batang.
Untuk nilai barang rokok ilegal yang disita sebanyak 111,49 juta batang itu ditaksir mencapai Rp173,39 miliar berbanding nilai barang rokok ilegal periode sama tahun sebelumnya yakni Rp34,20 miliar.
Menurut dia, penindakan terhadap peredaran rokok ilegal itu dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Ia menuturkan sebagian besar rokok ilegal yang beredar di Sulsel diproduksi secara rumahan. Selain itu, terdapat pula rokok ilegal yang masuk dari luar Pulau Jawa melalui jalur laut menggunakan kapal roll on-roll off (roro).
Martha mengatakan pengawasan terus dilakukan bersama aparat Satpol PP di sejumlah daerah, termasuk memberikan edukasi kepada pedagang agar tidak menjual rokok tanpa cukai.
Selain rokok ilegal, DJBC Sulbagsel juga mengungkap berbagai barang ilegal melalui patroli siber dan informasi intelijen. Barang-barang tersebut umumnya masuk melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, baik dibawa penumpang maupun melalui pengiriman udara.
“Tidak hanya barang impor, tetapi juga beberapa makanan dan bahan lainnya yang berdasarkan ketentuan dilarang masuk berhasil kami temukan,” ujar Martha Octavia yang juga Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel itu.
Pewarta : Muh. Hasanuddin
Editor: Riski Maruto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
