Realisasi pokok lelang di Sulsel per Agustus 2026 capai Rp1,29 triliun

Rabu, 30 September 2026 07:00 WIB

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan, Panca Putra Jaya (tengah) saat memaparkan perkembangan aset Barang Milik Negara (BMN) di Makassar, Sulsel, Selasa (29/9/2026). ANTARA/Muh Hasanuddin

Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat (Sulseltrabar) mencatat realisasi pokok lelang khusus di wilayah Sulawesi Selatan hingga Agustus 2026 mencapai Rp1,29 triliun.

Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar Panca Putra Jaya di Makassar, Selasa, mengatakan realisasi pokok lelang sampai dengan Agustus 2026 mencapai Rp1,29 triliun dan PNBP sebesar Rp23,96 miliar.

"Angka Rp1,29 triliun bersumber dari pelaksanaan lelang yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta Pejabat Lelang Kelas II yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, realisasi PNBP Lelang hingga Agustus 2026 tercatat sebesar Rp23,96 miliar," ujarnya.

Panca Putra Jaya merincikan, capaian pokok lelang setiap tahunnya terus menunjukkan tren positif. Pada 2022, pokok lelang berada di angka Rp1,87 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp2,11 triliun pada 2023, dan Rp2,9 triliun pada 2024.

Pada 2025, nilai pokok lelang melonjak signifikan menjadi Rp2,95 triliun. Sementara hingga 31 Agustus 2026, pokok lelang telah mencapai Rp1,29 triliun dari target tahunan sebesar Rp1,93 triliun.

"Kita bisa lihat itu sejak tahun 2022 hingga 2025, pencapaiannya selalu melampaui dari target. Misal, di tahun 2022 itu targetnya Rp1,41 triliun kemudian terealisasi Rp1,87 triliun dan begitu seterusnya hingga akhir 2025 dimana target hanya Rp2,81 triliun kemudian mampu tercapai sebesar Rp2,9 triliun," katanya.

Sementara itu, juga tercatat realisasi pokok lelang yang bersumber dari penghapusan barang milik negara (BMN) maupun barang milik daerah (BMD).

"Untuk BMN, nilai pokok lelang pada 2022 sebesar Rp19,92 miliar dari 926 lot, lalu meningkat menjadi Rp15,21 miliar dari 949 lot di 2023. Pada 2024, jumlahnya tercatat Rp8,90 miliar dengan 812 lot, serta terealisasi Rp12,96 miliar dengan 640 lot di tahun 2025," katanya.

Sedangkan hingga 31 Juni 2026, realisasi pokok lelang dari BMN mencapai Rp4,6 miliar dengan 235 lot, dan per 31 Agustus 2026 nilainya naik menjadi Rp10,36 miliar dari 379 lot.

Adapun dari BMD, realisasi pokok lelang pada 2022 sebesar Rp12,42 miliar dari 910 lot pada 2022, kemudian Rp13,89 miliar dari 1.074 lot pada 2023. Pada 2024, realisasinya Rp6,92 miliar dari 576 lot dan pada 2025 sebesar Rp19,34 miliar untuk 762 lot.

Sementara hingga Juni 2026, tercatat Rp990 juta dari 112 lot, dan per 31 Agustus 2026 nilainya tetap di angka Rp990 juta dari 113 lot.

Panca Jaya menerangkan kontribusi lelang terhadap penerimaan negara tercatat mencapai Rp2,8 miliar hingga Agustus 2026, atau telah mencapai 100 persen dari target yang sudah dibukukan sejak Juli 2026.

Sementara kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) mencapai Rp8,26 miliar.

"Tren capaian ini menunjukkan bahwa mekanisme lelang tidak hanya menjadi instrumen penting dalam pengelolaan kekayaan negara dan daerah, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan penerimaan negara maupun daerah," ucapnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.