
Walkot Makassar perintahkan forum tripartit rutin bahas upah

Makassar (ANTARA) - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memerintahkan Dinas Ketenagakerjaan Makassar agar mampu mengakomodir semua kepentingan, khususnya forum tripartit untuk membahas upah pekerja maupun hal lainnya secara rutin.
"Kalau kita lakukan pertemuan rutin setiap bulan, persoalan yang dihadapi para pekerja di dunia industri, akan kita carikan solusi bersama," ujarnya saat menghadiri kegiatan Coffee Morning bersama LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Kota Makassar, Kamis.
Munafri Arifuddin menyampaikan gagasannya itu dalam forum Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit dan Dewan Pengupahan Kota Makassar yang digelar secara rutin setiap bulan.
Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang penting untuk mempertemukan pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam membahas sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan secara bersama-sama.
Hadir pada kesempatan ini, pengusaha, perwakilan buruh, Dewan pengupahan, akademisi serta pengaku kepentingan lainya.
Oleh sebab itu, Munafri mengatakan, komunikasi yang dibangun secara rutin akan membuat berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat segera diurai sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Ia bahkan mengibaratkan pertemuan tersebut seperti arisan yang dilakukan secara berkala, sehingga setiap persoalan dapat dibahas dan dicarikan jalan keluar dari waktu ke waktu.
"Dengan adanya duduk bersama pemangku kepentingan. Persoalan di bulan ini insya Allah selesai di bulan depan. Begitu seterusnya," tutur Munafri.
Dengan pola tersebut, kata dia, persoalan ketenagakerjaan tidak akan menumpuk hingga akhirnya sulit diselesaikan secara bersama-sama.
Munafri berharap setiap pertemuan Tripartit menghasilkan konklusi atau kesepakatan yang dapat ditindaklanjuti bersama. Ia menilai keberadaan forum Tripartit sangat strategis dalam menjaga keseimbangan hubungan industrial sekaligus memastikan kepentingan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha dapat berjalan beriringan.
Terlebih, kata dia, Pemerintah Kota Makassar harus mengambil posisi sebagai pihak yang berada di tengah dalam berbagai pembahasan antara pekerja dan pengusaha, termasuk dalam proses penentuan upah tahun depan.
"Di sinilah pemerintah harus benar-benar jeli memastikan posisi sebagai middle man antara pengusaha dan pekerja," jelasnya.
Pewarta : Muh. Hasanuddin
Editor: Riski Maruto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
