
Pemkot Makassar salurkan KUR ke 1.500 UKM terdampak penertiban

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menghadirkan solusi dengan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pedagang yang terdampak penertiban dan penataan ruang publik.
Melalui program ini, sekitar 1.500 pelaku usaha mikro dan PKL (pedagang kaki lima) diakomodasi untuk mendapatkan pendampingan serta peluang akses permodalan. Langkah ini menjadi upaya Pemkot Makassar menjaga keseimbangan antara penataan kota yang tertib dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.
"Program ini sesuai arahan pak Wali Kota untuk pemberdayaan UMKM atau PKL yang terkena penertiban, sehingga kita fasilitasi dan bantu lewat bantuan KUR," ujar Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Arlin Ariesta di Makassar, Rabu.
Untuk pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi berlangsung pada 12–16 Oktober 2026, dan kini sekitar1.500 pelaku usaha mikro dan PKL telah diakomodasi dalam program tersebut.
"Tentu, bagian dari jemput bola di 15 Kecamatan. Tahap pra-inkubasi berlangsung selama sepekan, mulai 12 hingga 16 Oktober 2026, dengan sasaran seluruh 15 kecamatan di Kota Makassar," katanya.
Dia mengatakan program fasilitasi akses permodalan inkubasi pembiayaan merupakan langkah strategis pemerintah kota untuk memperluas kesempatan pelaku usaha mikro memperoleh dukungan modal.
Menurutnya, program ini tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi juga memberikan pendampingan agar pelaku usaha PKL dapat memenuhi persyaratan pembiayaan dan memiliki kesiapan untuk mengakses layanan perbankan.
Melalui program fasilitasi akses permodalan berbasis Kredit Usaha Rakyat (KUR), Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendorong pelaku usaha mikro dan PKL mendapatkan akses pembiayaan sekaligus pendampingan untuk mengembangkan usahanya.
Arlin menyebutkan, program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif. Penataan kota tetap berjalan, sementara keberlangsungan usaha masyarakat kecil juga mendapat perhatian.
"Ini merupakan bentuk komitmen Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dalam mengawal dan merealisasikan program prioritas Wali Kota Makassar terkait akses permodalan bagi UMKM kena dampak penertiban," jelas Arlin.
Program tersebut dijalankan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar bersama Bank Sulselbar, perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta lembaga keuangan nonbank.
Ia menilai, PKL yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas berdagang membutuhkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi usahanya, termasuk melalui akses modal, legalitas, dan pengembangan pasar.
Karena itu, fasilitasi KUR diharapkan dapat membantu pedagang memperkuat modal kerja, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas jangkauan pemasaran tanpa mengabaikan ketentuan penggunaan ruang publik.
"Meski demikian, akses KUR tetap melalui proses verifikasi dan penilaian kelayakan oleh pihak perbankan. Kami optimistis tetap terealisasi," katanya.
Pewarta : Nur Suhra Wardyah
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
