Makassar (ANTARA Sulsel) - Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Makassar, Jalaluddin Akbar mengancam akan melakukan upaya hukum terkait pencemaran nama baik dirinya oleh delapan pimpinan anak cabang (PAC).
"Semua ada prosesnya dan jika menyangkut pencemaran nama baik, itu perbuatan pidana. Ini sudah kategori pencemaran nama baik. Dalam waktu dekat saya akan melapor ke polisi," ujarnya di Makassar, Selasa.
Delapan Pimpinan Anak Cabang menyatakan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPC Hanura Makassar, Jalaluddin Akbar dan sekretarisnya Andi Pangerang.
Mereka adalah Muh Guntur (PAC Tallo), Saiful (PAC Ujungpandang), Ashar Arif (PAC Makassar), Surianto (PAC Tamalanrea), Hamka (PAC Mariso), Bahtiar Muhammad (PAC Bontoala), Samsul Tabi (PAC Rappocini), dan Muh Hatta (PAC Biringkanaya).
Jalaluddin Akbar mengatakan, upaya untuk mempolisikan delapan PAC bawahannya itu karena adanya tudingan jika dirinya dianggap tidak transparan dalam pengelolaan keuangan partai.
Dia langsung membantah tudingan para bawahannya di partai itu. Menurutnya, PAC itulah yang tidak bertanggungjawab dalam transparansi keuangan karena membuat isu yang tidak benar dan dilandasi sakit hati sebab ada beberapa PAC dibekukan kepengurusannya.
Hanura Makassar, lanjut Jalaluddin, membekukan kepengurusan itu karena mereka dianggap tidak aktif di beberap momen politik. Misalnya pada saat pemilihan walikota, pemilihan gubernur, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden.
"Kalau saya dikatakan tidak transparan, malah mereka itulah yang tidak transparan. Bahkan mereka mau memeras para caleg ketika pemilihan itu digelar April lalu," ucapnya.
Kedelapan Ketua PAC ini meminta kedua pimpinan DPC Hanura Makassar itu segera mengundurkan diri. Selain itu, mereka juga meminta DPP Hanura segera mem-Pltkan keduanya.
Ketua PAC Biringkanaya Muhammad Hasta mengatakan, kedua pimpinan ini tak becus mengurusi partai. Keduanya disebut tidak transparan dalam pengelolaan keuangan partai.
"Silahkan kalau pak Jalaluddin mau melaporkan kami ke polisi. Kami juga akan melakukan hal yang sama. Kita semua punya hak yang sama dalam hukum," kata Muhammad
Dia melanjutkan, sejumlah PAC kecewa karena beberapa PAC dibekukan secara sewenang-wenang, padahal tak ada pelanggaran dan tanpa pernah ada pemanggilan.
Ketua PAC Tallo Muh Guntur mengatakan, kinerja ketua dan sekretaris selama ini tak jelas. Program tahunan DPC disinyalir juga tak pernah melibatkan PAC.
"Kami para PAC mendesak DPP segera melakukan evaluasi. Mereka sudah bertindak diluar AD/ART," katanya. FC Kuen
Berita Terkait
Partai Hanura mengajukan permohonan PHPU pileg ke Mahkamah Konstitusi
Sabtu, 23 Maret 2024 18:42 Wib
OSO: Pemilihan Mahfud MD jadi cawapres Ganjar merupakan keputusan bersama
Rabu, 18 Oktober 2023 13:52 Wib
Ketum Hanura setuju Mahfud MD jadi cawapres Ganjar
Rabu, 18 Oktober 2023 10:20 Wib
Partai Hanura menyesalkan oknum sayap partai deklarasi dukung Prabowo
Rabu, 11 Oktober 2023 10:54 Wib
Empat ketum parpol koalisi Ganjar Pranowo gelar rapat perdana
Rabu, 13 September 2023 15:51 Wib
Arsjad Rasjid dan Andika Perkasa masuk Tim Pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Senin, 4 September 2023 20:15 Wib
Ketum parpol pengusung bakal capres Ganjar Pranowo kumpul di Kantor PDI Perjuangan
Senin, 4 September 2023 15:41 Wib
Ketum Hanura : Tak ada arahan khusus dari Presiden Jokowi terkait Pilpres 2024
Selasa, 29 Agustus 2023 7:01 Wib