
Pembalut wanita pun dikenai pajak, ini sikap legislator

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta tiga kementerian mengkaji kemungkinan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembalut dan produk sanitasi menstruasi lainnya.
Netty menyampaikan tiga kementerian tersebut yakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Keuangan.
"Menstruasi merupakan proses biologis yang dialami perempuan dan tidak bisa ditunda. Produk sanitasi menstruasi seperti pembalut bukan barang mewah, melainkan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kesehatan reproduksi," ujar Netty dikutip di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, pembebasan PPN itu berguna memperluas akses perempuan terhadap kebutuhan kesehatan reproduksi. Lebih lanjut, ia mengatakan kebutuhan menstruasi perlu dipandang sebagai bagian dari pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan, bukan semata-mata konsumsi barang kebutuhan sehari-hari.
Ia menilai koordinasi lintas kementerian diperlukan agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya mempertimbangkan aspek penerimaan negara, tetapi juga dampaknya terhadap kesehatan reproduksi dan pelindungan perempuan.
Menurut Netty, beban pengeluaran untuk membeli produk menstruasi dapat lebih dirasakan oleh perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah karena kebutuhan tersebut harus dipenuhi secara rutin setiap bulan.
"Bagi sebagian perempuan, membeli pembalut mungkin terlihat sebagai pengeluaran kecil. Namun, jika dihitung secara rutin setiap bulan dan sepanjang tahun, nilainya tentu tidak sedikit," kata dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Anggota DPR minta tiga kementerian kaji pembebasan PPN pembalut
Pewarta : Tri Meilani Ameliya
Editor: Riski Maruto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
