Poso (ANTARA New) - Program Pembangunan PBB (UNDP) jalin kerja sama dengan Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil (LPMS) di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, untuk terus mendorong penerapan standar pelayanan minimum (SPM) oleh instansi pemerintahan setempat.
Salah satu bentuk kegiatan dari kerja sama itu, ialah menggelar sosialisasi terhadap penerapan SPM dengan menghadirkan pejabat instansi teknis dan perwakilan masyarakat dari 25 desa di Kabupaten Poso baru-baru ini.
Direktur Eksekutif LPMS Poso, Budiman Maliki, di Poso, Selasa, mengatakan penerapan SPM oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu sangat penting karena merupakan amanat dari Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimum.
"Tapi untuk sementara ini kami prioritaskan sosialisasinya ke sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanahan, karena masalah ini menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang selalu dilalui," tuturnya.
Mengenai pelibatan pimpinan sejumlah instansi teknis terkait dalam kegiatan sosialisasi, menurut Maliki dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana upaya mereka memenuhi kewajibannya dalam menyusun kerangka acuan dan penerapan SPM agar dapat diketahui oleh masyarakat luas.
Sedangkan pelibatan masyarakat desa dalam kegiatan ini ialah memperkenalkan hak-hak mereka dalam mendapatkan pelayanan maksimal dari pemerintah di daerahnya.
"Kami memang sengaja menghadirkan berbagai pihak terkait dalam pertemuan-pertemuan yang digelar, agar masing-masing dapat mengajukan gagasannya tentang hal-hal apa saja diinginkan masyarakat dan yang dapat dilaksanakan oleh SKPD, sehingga ke depan diharapkan dapat melahirkan tata pemerintahan yang baik di tingkat daerah," katanya.
Maliki juga mengatakan, pihaknya akan menjalin kerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat setempat untuk membuat "database" kemiskinan di Kabupaten Poso, selain memperkuat koordinasi dengan instansi penyedia layanan dasar di daerah itu.
"Pembuatan database dan koordinasi dengan pemerintah ini sangat penting untuk mendukung pelaksanaan SPM itu sendiri," katanya.
Heles (67), tokoh masyarakat asal Desa Kelei di Kecamatan Pamona Timur, yang ditemui di Poso sebelumnya, mengungkapkan banyak problem dihadapi oleh mereka yang menetap jauh dari ibu kota kabupaten terkait pelayanan publik yang dilakukan instansi pemerintah setempat.
Salah satu masalah yang perlu diselesaikan segera, katanya, ialah pelayanan di Puskesmas setempat yang sangat memprihatinkan, sebab tenaga medis yang ditugaskan di sana sering keluar daerah, ketimbang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Ini yang menjadi salah satu persoalan kami di kampung," kata Heles, yang akrab disapa Ngkay Kelei, seraya meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Poso untuk segera membenahinya.
Sekretaris Bappeda Poso, Sambela Rantung, yang dihubungi secara terpisah, mengatakan pihaknya beberapa waktu lalu sudah pernah menggagas sebuah pertemuan yang melibatkan SKPD di daerahnya terkait penyusunan rancangan pelayanan dasar yang harus dilakukan.
Namun, katanya, rencana pertemuan itu belum dapat direalisasikan, karena kurangnya perhatian dari masing masing SKPD terhadap pentingnya penerapan SPM di tengah masyarakat.
Ia menyambut baik adanya kerja sama UNDP dengan LPMS Poso dalam mendorong penerapan SPM di wilayahnya, seraya berharap program ini terus berjalan sehingga masing-masing SKPD dalam waktu dekat sudah dapat menyusun kerangka dasar pelayanan publik yang harus dilaksanakan.
(T.PSO-108/R015)
Berita Terkait
Kesbangpol Sulbar antisipasi potensi ATGH pasca Pemilu 2024
Sabtu, 9 Maret 2024 19:08 Wib
Malaysia akan lanjutkan pencarian pesawat MH370 pada peringatan 10 tahun
Senin, 4 Maret 2024 12:16 Wib
Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra hadapi dakwaan kasus "lese majeste"
Selasa, 20 Februari 2024 15:30 Wib
KBRI Kuala Lumpur belum dapat notifikasi soal penangkapan ratusan WNI di Malaysia
Senin, 19 Februari 2024 12:17 Wib
90 korban tewas akibat tanah longsor di Davao Oro Filipina
Jumat, 16 Februari 2024 14:31 Wib
Dubes RI : Antusiasme WNI pemilih pada Pemilu 2024 di Kuala Lumpur cukup tinggi
Senin, 12 Februari 2024 6:53 Wib
Sultan Johor resmi menjadi Raja Malaysia XVII
Kamis, 1 Februari 2024 6:16 Wib
23 orang tewas akibat ledakan pabrik kembang api di Thailand
Jumat, 19 Januari 2024 6:23 Wib