Direktur Perusda tidak capai target diancam pemecatan

Jumat, 25 September 2015 19:40 WIB

"Harus ada `reward and punishment`. Bagi mereka yang tidak mencapai target, yah sebaiknya dipecat saja...

Makassar (ANTARA Sulsel) - DPRD Makassar meminta kepada Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto agar memberikan sanksi pemecatan terhadap direktur perusahaan daerah baru yang tidak mampu mencapai target.

"Harus ada `reward and punishment`. Bagi mereka yang tidak mencapai target, yah sebaiknya dipecat saja dan dicarikan orang yang lebih ahli. Begitu juga sebaliknya, kalau berhasil harus diberikan apresiasi," ujar Legislator Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Makassar Basdir di Makassar, Jumat.

Dia mengatakan, salah satu pertimbangan kenapa para direksi ini dipilih adalah karena mereka dianggap mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Makassar.

Basdir mengaku jika jajaran direksi yang terpilih ini adalah kebanggan dari wali kota karena terpilih dari hasil lelang jabatan dengan melibatkan para ahli seperti profesor perguruan tinggi terkemuka, profesional dan tokoh masyarakat lainnya sebagai tim seleksi.

"Komposisi ini adalah kebanggaan wali kota yang dipilih dari kepercayaan para orang-orang hebat, para guru besar, tokoh masyarakat dan profesional. Kita di dewan tidak dilibatkan dalam lelang jabatan ini dan tidak mengetahui kualitas mereka semua," katanya.

Basdir mengatakan, masing-masing pejabat direktur di enam Perusda milik Pemerintah Kota telah melewati uji kelayakan. Salah satu poin dalam ujian tersebut adalah visi meningkatkan kualitas perusahaan.

Dia menyebutkan jika sumbangan pendapatan kepada pemerintah menjadi alasan dari lelang jabatan ini. Terkait itu masing-masing yang telah menjanjikan peningkatan, mereka juga meneken perjanjian untuk mundur jika tidak mencapai target.

Menurut Basdir, Perusda merupakan salah satu sektor yang diharapkan untuk meningkatkan jumlah PAD Makassar. Namun selama ini masing-masing Perusda masih cenderung kesulitan.

Legislator Demokrat itu mencontohkan, PDAM yang ditarget meraih PAD Rp7 Miliar untuk tahun 2015, hingga kini masih terseok-seok dalam mewujudkannya.

"Makanya perusahaan membutuhkan pemimpin yang lebih visioner dan memiliki strategi yang inovatif," kata dia.

Legislator lain di Komisi B, William Laurin menegaskan bahwa DPRD bakal mengawasi kinerja para pimpinan Perusda secara ketat. Siapa saja yang dianggap tidak progresif dalam evaluasi secara berkala, akan diusulkan kepada Wali Kota untuk segera diganti. Oleh sebab itu, diharapkan para pejabat untuk bekerja dengan serius.

William menganggap kinerja para pejabat baru Perusda bisa dilihat dari proyeksi mereka untuk tahun anggaran 2016. Dewan, kata dia, belum bisa menilai kinerja untuk sisa tahun ini karena kasipnya waktu.

"Sisa tiga bulan tahun berjalan. Biarlah pengalaman tahun ini menjadi pemacu bagi pejabat baru di tahun depan," ujarnya.

Legislator fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Makassar, Iqbal Jalil secara khusus mengingatkan para pejabat direktur di Perusda agar fokus bekerja membantu Pemerintah Kota.

"Khusus pejabat yang berlatar belakang politikus, sebaiknya meninggalkan jabatannya di partai politik. Kalau bisa segera mundur. Supaya tidak ada saling tumpang tindih kepentingan," jelasnya.