Kupang (ANTARA Sulsel) - Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) VII Kupang mengklaim bahwa sejauh ini belum ada laporan nelayan Kupang, kepada mereka soal banyaknya nelayan penguna alat tangkap tidak ramah lingkungan (trawl) yang berkeliaran di perairan NTT.
"Nelayan-nelayan Kupang itu melaporkan ke mana? Jangan melaporkan ke pihak keamanan laut yang lain, karena untuk menjaga wilayah laut yang luas di NTT ini TNI AU mempunyai peran yang sangat signifikan," kata Wakil Komandan Lantamal VII Kolonel Laut Dafit Santoso kepada Antara di Kupang, Senin.
Sebelumnya, sejumlah nelayan di Kelurahan Namosain, Kupang Kota merencanakan pada Oktober 2015 nanti pihaknya akan menggelar sumpah adat bagi nelayan yang merusak kelestarian ekosistem laut, terutama pukat harimau (trawl) yang beroperasi di wilayah perairan NTT.
Sumpah adat ini sengaja dilakukan oleh para nelayan tersebut sebagai ungkapan kekecewaan mereka terhadap aparat keamanan yang tidak sanggup memberantas kapal-kapal trawl tersebut.
Namun menurut Dafit, sejauh ini Lantamal VII Kupang sendiri mendapat bantuan dari kapal patroli dari Surabaya untuk memantau serta mengawasi wilayah perairan NTT dari nelayan pengguna alat tangkap tidak ramah lingkungan (trawl).
"Sejauh ini memang kami belum temukan adanya nelayan-nelayan dari luar NTT yang menggunakan cantrang atau pukat harimau di perairan NTT ini. Tetapi kalau ada nelayan-nelayan kita yang menemukan, harap segera melaporkan kepada kami," ujarnya.
Sebab, menurutnya pengawasan laut yang luar itu, bukan hanya bagian dari kerjanya Lantamal VII Kupang atau TNI AL tetapi semua pihak termasuk masyarakat.
Menanggapi, sumpah adat yang akan dilakukan oleh nelayan Namosain Kota Kupang tersebut, Dafit mengatakan akan sangat mendukung.
"Perlu diapresiasi rencana itu. Ini merupakan kegiatan positif dari nelayan kita. Saya sepakat kalau memang hukum dari pemerintah tidak mempan, kita pake hukum adat saja," ujarnya.
Apalagi menurutnya, hukum adat yang dimiliki masyarakat Timur, khususnya masyarakat adat Kupang sangat kuat.
Berita Terkait
DPR RI mengapresiasi PLN jaga pasokan listrik Ramadhan di Sulselrabar
Rabu, 20 Maret 2024 20:14 Wib
Telkom mengirim dua kapal pulihkan layanan telekomunikasi di Merauke
Jumat, 29 September 2023 22:55 Wib
Anggota DPR minta pemerintah dukung inovasi air jadi bahan bakar
Kamis, 6 Juli 2023 17:51 Wib
Pemerintah dan DPR berupaya agar kuota haji Indonesia terus bertambah
Minggu, 7 Mei 2023 19:50 Wib
Komisi VII DPR mendesak Pertamina audit seluruh kilang minyak dan depo BBM
Minggu, 2 April 2023 18:36 Wib
159 calon siswa Bintara dan Tamtama TNI AL diberangkatkan ke Makassar
Selasa, 14 Maret 2023 14:17 Wib
Anggota DPR menyoroti rencana revisi PP soal produk tembakau
Jumat, 17 Februari 2023 14:31 Wib
Legislator mendukung langkah banding putusan WTO soal larangan ekspor nikel Indonesia
Jumat, 25 November 2022 9:38 Wib