
FPPSB harapkan masyarakat Mamuju Tengah tidak terprovokasi

"Terkait insiden pertikaian masyarakat Desa Saluada Tobadak 7 dan Desa Sejati Tobadak 8...
Mamuju (ANTARA Sulbar) - Dewan Pimpinan Pusat Forum Persaudaraan Pemuda Sulawesi Barat berharap masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah tidak terprovokasi isu SARA pascaperdamaian warga dua desa.
"Terkait insiden pertikaian masyarakat Desa Saluada Tobadak 7 dan Desa Sejati Tobadak 8 beberapa waktu lalu, kami harapkan masyarakat tidak terprovokasi isu SARA karena itu tidak benar, dan yang terjadi adalah persengketaan lahan," kata Ketua DPP FPPSB, Nirwansyah di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan, masyarakat harus bersama membangun kesadaran agar tidak mudah terprovokasi isu SARA yang tidak benar, dan tidak lagi mempersoalkan pertikaian masyarakat karena sudah terjadi perdamaian.
"Masyarakat yang bertikai sudah berdamai seperti diberitakan media massa dan fakta di lapangan. Jadi, jangan ada lagi masyarakat percaya isu sesat berbau provokasi itu," tegasnya.
Ia mengaku mengecam oknum tertentu yang terkesan ingin memprovokasi warga untuk berkonflik, dengan mengembuskan isu SARA.
Padahal lanjutnya, semestinya masyarakat butuh ketenangan dan kedamaian tanpa konflik apalagi masalah yang terjadi sudah berbuah kesepakatan damai dan tidak ada lagi masalah.
"Masyarakat butuh tenang dan damai tapi justru ada yang mau mengusiknya, kami kecam itu," katanya.
Menurut dia, Kabupaten Mamuju Tengah sebagai daerah otonom baru terbentuk tahun 2013 di Sulbar butuh pembangunan kesadaran agar masyarakat tumbuh budaya gotong royongnya dalam rangka mensukseskan pembangunan bukan justru membuat berkonflik.
"Jangan sampai ada yang mencoba merusak ketenangan di Mamuju Tengah yang sebentar lagi menggelar pilkada. Kami harapkan aparat hukum bertindak kalau ada yang mencoba merusak ketenangan dan kedamaian yang selama ini sudah tercipta," katanya.
Pewarta : M Faisal Hanapi
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
