Makassar (ANTARA Sulsel) - Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) mendorong penggunaan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR) dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.
"IKraR ini mengukur kesejahteraan dalam tiga dimensi, yaitu keadilan sosial, ekonomi, dan demokrasi, kami mendorong optimalisasi penggunaan indeks ini dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan," kata Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Wijaya Kusuma Wardhana di sela Pelaksanaan Asistensi dan Fasilitasi Pelaksanaan IKraR di Makassar, Kamis.
Indeks ini, kata dia, juga menjadi indikator dalam pencapaian Kemenko PMK.
"IKraR nasional harus mencapai 60 pada 2019 mendatang, saat ini nilainya 56," jelasnya.
Ia mengatakan bahwa agar sinkronisasi konsep perencanaan program dan penganggaran berjalan dengan baik dibutuhkan basis data dan indikator yang lebih komprehensif. Untuk itulah pihaknya mendorong penggunaan indeks yang mengukur hingga 27 indikator ini.
"Harapannya kesejahteraan rakyat akan lebih baik," ucapnya.
IKraR adalah indeks untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat di Indonesia yang telah dilaunching sejak 2012. Indeks ini merupakan alat ukur untuk keberhasilan pembangunan yang inklusif dan ketersediaan akses terhadap pemenuhan hak-hak dasar rakyat.
Terkait penggunaan indeks ini, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu`mang mengatakan data IKraR ini menjadi dasar perencanaan pembangunan karenanya memiliki indikator yang lebih banyak.
Berbeda dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang hanya menghitung indikator ekonomi, pendidikan dan kesehatan, wagub mengatakan IKraR juga mengcover keadilan sosial dan demokrasi.
Berita Terkait
KPU Sulsel merampungkan rekapitulasi suara Pemilu 2024 di 18 daerah
Jumat, 8 Maret 2024 1:18 Wib
Soal "surat cinta" UGM, Ari Dwipayana: Hargai perbedaan perspektif demokrasi
Selasa, 13 Februari 2024 11:55 Wib
Menko Perekonomian mengapresiasi program holtikultura Pemprov Sulsel
Jumat, 2 Februari 2024 1:19 Wib
Istana menepis isu menteri kabinet pemerintahan Jokowi tak kompak
Rabu, 31 Januari 2024 11:42 Wib
Menko Perekonomian tekankan pengusaha hiburan bisa dapatkan insentif pajak
Sabtu, 27 Januari 2024 1:09 Wib
BMKG Makassar mengeluarkan peringatan gelombang tinggi hingga 25 Januari
Selasa, 23 Januari 2024 16:13 Wib
PBB tunjuk Sigrid Kaag sebagai koordinator kemanusiaan untuk Gaza
Rabu, 27 Desember 2023 11:41 Wib
Koordinator Stafsus: Belum ada jadwal Presiden Jokowi terima SYL
Jumat, 6 Oktober 2023 18:59 Wib