akassar (ANTARA Sulsel) - Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Enny Nurbaningsih mengatakan Kemenkumham menyiapkan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin yang informasinya dapat diperoleh di Kanwil Kemenkumham Sulsel.
"Kita mendorong adanya organisasi bantuan hukum di setiap provinsi dan kabupaten/kota, kita sudah menyediakan anggaran untuk itu," kata Enny seusai menghadiri peresmian Desa Sadar Hukum dan penganugerahan Anubhawa Sasana Desa di Makassar, Jumat.
Organisasi bantuan hukum tersebut, lanjutnya, akan berperan penting memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, dan marjinal, ketika mengalami masalah hukum.
"Kita tidak boleh dong Negara tidak hadir ketika orang miskin yang bermasalah secara hukum," ujarnya.
Untuk memperoleh bantuan hukum, ia mempersilahkan masyarakat yang membutuhkan untuk datang ke Kanwil Kemenkumham Sulsel.
"Organisasi bantuan hukum ini ada di mana saja, daftarnya ada di Kanwil," terangnya.
Sementara itu Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel Rahmat Prio Raharjo mengatakan selama ini keberadaan layanan bantuan hukum ini belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.
"Serapan anggarannya masih sangat rendah," kata Rahmat tanpa merinci berapa jumlah anggaran yang disiapkan dan yang telah diserap.
Ia menerangkan bahwa hingga saat ini terdapat 11 organisasi bantuan hukum se-Sulsel yang telah terdaftar di Kanwil Kemenkumham Sulsel.
Organisasi dan para petugas yang memberikan bantuan hukum sebelumnya harus diverifikasi dan terdaftar di Kemenkumham.
"Mekanisme yang digunakan adalah `reimburse`, jadi kami mengganti biaya yang digunakan oleh organisasi bantuan hukum ketika melakukan pendampingan," tutupnya.
Berita Terkait
Polisi menangkap empat pelaku penganiayaan siswa SMPN 55 Barombong
Rabu, 24 April 2024 20:29 Wib
Yusril sambangi rumah Prabowo laporkan kemenangan di MK
Selasa, 23 April 2024 13:06 Wib
Mahfud Md: Pemilu 2024 dari sudut hukum sudah selesai
Senin, 22 April 2024 18:33 Wib
MK: KPU tidak mengubah PKPU 19/2023 tidak melanggar hukum
Senin, 22 April 2024 11:04 Wib
Kuasa Hukum korban dugaan asusila baru laporkan Hasyim Asy'ari ke DKPP RI
Jumat, 19 April 2024 17:51 Wib
MK menerima "amicus curiae" dari empat BEM fakultas hukum
Selasa, 16 April 2024 13:20 Wib
KPU optimistis MK putuskan hasil PHPU Pemilu 2024 sesuai kerangka hukum
Senin, 15 April 2024 19:05 Wib
Kemenkumham Sulsel berikan pendampingan KKP HAM
Selasa, 9 April 2024 10:56 Wib