LBH KAHMI Makassar diharapkan bantu masyarakat kecil

Sabtu, 19 Maret 2016 23:49 WIB

PELANTIKAN KAHMI MAKASSAR Tokoh nasional Akbar Tanjung dan Walikota Makassar Danny Pomanto turut menghadiri pelantikan KAHMI Makassar 2016 - 2021, Minggu (10/1). Pelantikan berlangsung di Baruga Anging Mamiri Rujab Walikota Makassar (Foto ANTARA / Ar

"Adalah peran KAHMI dalam menyikapi masalah dan solusi penegakan hukum dan HAM di Indonesia...

Makasssar, (ANTARA Sulsel) - Lembaga Bantuan Hukum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (LBH KAHMI) Kota Makassar diharapkan membantu masyarakat kecil dalam penanganan kasus dan perkara hukum.

"Adalah peran KAHMI dalam menyikapi masalah dan solusi penegakan hukum dan HAM di Indonesia. LBH KAHMI ini dibentuk untuk membantu masyarakat miskin dan bodoh saat berhadapan dengan hukum," kata Ketua Dewan Pakar KAHMI Pusat Prof Anwar Arifin di Makassar, Sabtu.

Menurut dia usai pelantikan LBH KAHMI Makassar di Baruga Angin Mamiri Rumah Jabatan Wali Kota kepada jajaran pengurus agar senantiasa mendampingi masyarakat yang tidak mampu ketika terkena masalah hukum.

"Bantuan hukum ini harus non profit dan mesti menitikberatkan kepada bantuan hukum secara sosial. Lembaga ini harus bekerja keras untuk kesejahteraan masyarakat, dan harus siap ketika dibutuhkan," papar mantan Ketua KAHMI Sulsel pertama itu.

Pria yang juga menjabat Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) DKI Jakarta ini mengungkapkan berdasarkan data yang diperolehnya dalam hal strata pendidikan SMA ke bawah 92,6 persen, kemudian SMP ke bawah 84 persen dan sarjana hanya 7,8 persen.

Sementara Ketua LBH Hijau-Hitam KAHMI Makassar Amirullah Tahir mengatakan pihaknya akan menjalankan amanah dan menjawab tantangan itu, sebab potensi KAHMI punya segudang kader mulai pakar hukum sampai aktivis hukum.

"Kami akan konsen kesitu khusunya masyarakat kurang mampu. Selain itu advokasi tentang anak berhadapan dengan hukum maupun anak yang melakukan kejahatan juga menjadi fokus termasuk masalah hukum terhadap perempuan seperti KDRT," ujarnya.

LBH KAHMI Makassar, lanjut Amirullah, akan memanfaatkan potensi kader tersebut dan selalu hadir untuk kepentingan publik serta akan membantu pemerintah daerah dalam hal pencarian solusi persoalan hukum.

"Kami juga akan bersinergi dengan media dalam hal advokasi dan pemdampingan masalah yang berhadapan dengan hukum, bersama rekan-rekan akan mengawal kedamaian kota agar dapat tenang guna membantu Pemda," tambah pria ini berprofesi pengacara.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto pada kesempatan itu menyatakan apresiasi atas terbentuknya pengurus LBH KAHMI Makassar, melihat sekelumit persoalan di kota bertajuk angin mamiri ini begitu kompleks.

"Salah satu persoalan yang paling banyak terjadi adalah masalah tanah. Banyak kasus yang terjadi salah satunya di kampung Bulogading Makassar. Setelah saya pelajari kasus itu, tanah mereka akan dirampas orang dan ada permainan mafia tanah di situ," ungkapnya.

Kendati demikian, Pemerintah Kota akan tetap mengawal kasus seperti itu dan sejumlah kasus tanah lainnya yang didapatkan berdasarkan laporan tim. Selain itu pihaknya juga meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Makassar agar tidak sembarangan menerbitkan sertifikat.

"Saya sudah berkoordinasi dengan BPN Makassar atas sejumlah persoalan tanah masyarakat yang bermasalah. perlu diketahui harga tanah di Makassar sangat tinggi sehingga ini dimanfaatkan mafia tanah untuk mendapatkan keuntungan," beber mantan kader HMI ini.

Pria disapa akrab Danny Pomanto ini mengharapkan dengan hadirnya LBH KAHMI Makassar dapat membatu pemerintah bukan hanya persoalan tanah, tapi persoalan hukum lainnya bagi masyarakat.