Sulsel siapkan kajian vertikalisasi kesbangpol

id kesbangpol sulsel, asmanto baso lewa

"Kajian itu akan diperhadapkan ke gubernur, bagaimana kesiapan Kesbangpol Sulsel dalam menghadapi adanya rencana tersebut," kata Asmanto yang ditemui di Makassar, Senin.
Makassar (ANTARA Sulsel) - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Selatan (Sulsel) Asmanto Baso Lewa mengatakan pihaknya tengah menyiapkan kajian terkait rencana Pemerintah Pusat untuk mengubah status Kesbangpol menjadi instansi vertikal.

"Kajian itu akan diperhadapkan ke gubernur, bagaimana kesiapan Kesbangpol Sulsel dalam menghadapi adanya rencana tersebut," kata Asmanto yang ditemui di Makassar, Senin.

Sementara itu, pakar pemerintahan Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof. Aminuddin Ilmar menilai rencana vertikalisasi Kesbangpol tersebut tidak bertentangan dengan aturan, tetapi tidak sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

"Perubahan status sebenarnya tidak bertentangan dari segi aturan, hanya saja salah kalau dikaitkan dengan kebijakan otonomi daerah," tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa hal ini menyangkut klasifikasi urusan pemerintahan, dimana sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kesbangpol masuk dalam urusan daerah.

Namun, lanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kesbangpol diklasifikasikan sebagai urusan pemerintahan umum.

"Di situ yang selama ini tidak mendapatkan pencermatan," ujarnya.

Menurut Aminuddin, ini menunjukkan ada upaya desentralisasi urusan pemerintahan yang tadinya diserahkan di daerah, kemudian, diambil oleh pusat.

"Apabila Kesbangpol diambil alih oleh pusat, hal ini akan menjadi preseden bagi urusan-urusan pemerintahan lainnya," pungkasnya.
Pewarta :
Uploader: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar