Jakarta (ANTARA Sulsel) - Fadli Zon mengatakan, rapat Badan Musyawarah DPR pada Rabu memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, karena harus dikonsultasikan dahulu dengan pemerintah.
"Dalam rapat Bamus tadi diputuskan menunggu konsultasi dengan pemerintah (terkait RUU Pengampunan Pajak)," katanya usai rapat Bamus DPR, di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan, RUU Pengampunan Pajak tidak bisa ditindaklanjuti hingga konsultasi DPR dengan pemerintah selesai dilakukan.
Fadli mengatakan, DPR ingin mengetahui peta jalan atau "road map" pemerintah terkait pengampunan pajak, apalagi saat ini terungkap dokumen "Panama Papers".
"Kami ingin tahu berapa perkiraan uang yang masuk ke dalam negeri (apabila RUU Pengampunan Pajak diterapkan)," ujarnya.
Dia mengatakan, DPR ingin mengetahui mengapa RUU itu menjadi prioritas sehingga jangan sampai diharapkan menjadi solusi namun menjadi permasalahan kedepannya.
Menurut dia, naskah akademik dan draf RUU tersebut belum jelas dan belum dapat menjawab pertanyaan yang ada.
"Ada beberapa (fraksi yang menolak), Fraksi Gerindra termasuk yang ingin menunda karena ingin mengetahui tujuan pengampunan pajak," katanya.
Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Jhonny G Plate membenarkan RUU itu diputuskan dikonsultasikan dengan presiden terlebih dahulu, setelah itu baru ditindaklanjuti sesuai Pasal 50 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Dia mengatakan, keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah di dalam rapat Bamus DPR dan tidak ada "voting" terkait hal tersebut.
"Jika fraksi-fraksi sepakat maka bisa dibahas dan diputuskan di masa sidang ini," katanya.
Dia mengatakan, masing-masing fraksi memberikan pandangan dan akhirnya semua sepakat bahwa RUU tersebut dikonsultasikan dahulu dengan Presiden Jokowi.
Berita Terkait
Paripurna DPR menyetujui RUU Desa jadi undang-undang
Kamis, 28 Maret 2024 12:51 Wib
Mencari kekhususan Jakarta dalam RUU DKJ setelah tidak jadi ibu kota negara
Senin, 25 Maret 2024 1:05 Wib
Mendagri: Sikap pemerintah soal gubernur DKJ Jakarta dipilih bukan ditunjuk
Rabu, 13 Maret 2024 12:54 Wib
Rapat Paripurna DPR menyetujui Badan Legislasi bahas RUU DKJ
Selasa, 5 Maret 2024 14:18 Wib
Puan : DPR terima surat dari Presiden Jokowi untuk bahas RUU DKJ
Selasa, 6 Februari 2024 14:35 Wib
Capres Ganjar: RUU Perampasan Aset harus segera disahkan
Selasa, 19 Desember 2023 13:42 Wib
Jokowi: Kalau tanya saya, gubernur Jakarta dipilih langsung oleh rakyat
Senin, 11 Desember 2023 13:56 Wib
Surya Paloh perintahkan NasDem menolak klausal gubernur Jakarta ditunjuk presiden
Jumat, 8 Desember 2023 12:59 Wib