Rabu, 18 Oktober 2017

Wali Kota Makassar bicara reklamasi di DPR

id reklamasi, walikota makassar, pantai losari
Wali Kota Makassar bicara reklamasi di DPR
Moh Ramdhan Pomanto (ANTARA FOTO/Darwin Fatir)
"Undang-undang pesisir Indonesia yang lahir ini berkat reklamasi Pantai Losari Makassar...
Makassar (ANTARA Sulsel) - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menjadi pembicara pada diskusi publik yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) di Gedung DPR RI dengan topik diskusi yakni Reklamasi Ekonomis versus Ekologis.

Wali Kota bersama Hidayat Nur Wahid dan Ketua Umum PB HMI Mulyadi P Tamsir, Senin, menjelaskan bahwa Undang-undang pesisir Indonesia lahir dari reklamasi Pantai Losari Makassar.

"Undang-undang pesisir Indonesia yang lahir ini berkat reklamasi Pantai Losari Makassar. Persoalan reklamasi tidaklah salah, tetapi justru korupsi dalam reklamasi itulah yang sangat berbahaya," ujarnya dalam surat elektroniknya.

Danny Pomanto -- sapaan akrab wali kota mengatakan, salah satu alasan melakukan reklamasi pantai adalah dengan berpijak pada teori "Sea Level Rise" pada 2011, di mana kenaikan air laut akan mengakibatkan banyak kota terendam.

Maka salah satu konsep pencegahannya, kata Danny, yakni dengan melakukan reklamasi dengan membuat dinding laut (sea wall) berbentuk folder dengan perhitungan yang harus cukup akurat.

"Perbedaan mendasar tentang reklamasi di negara Singapura dengan Indonesia, yakni di Singapura reklamasi dilakukan oleh negara atau pemerintah dan diserahkan ke pihak swasta," tuturnya.

Danny menjelaskan jika hal ini juga dilakukan oleh Pemkot Makassar saat melakukan reklamasi di Pantai Losari sepanjang 900 meter. Konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH) sekaitan reklamasi di Makassar melebihi standar nasional, 50 persen RTH.

Namun kenyataan yang terjadi di Jakarta, konsep reklamasi sepenuhnya dikerjakan oleh pihak swasta dan fishing ground serta sea wall yang akan dikerjakan aksesnya sangat tertutup. Akhirnya, kata Danny tidak bermanfaat bagi publik serta RTH-nya hanya sekitar 20 persen.

"Seharusnya, konsep reklamasi Jakarta membuat suatu pulau nelayan yang terakomodir dengan baik dengan pemanfaatan coral breeding dan pemberdayaan ikan karang yang dapat meningkatkan konservasi alam laut. Sehingga dapat menjadikan konsep ekologis dan ekonomis serta dampak sosialnya bermanfaat bagi masyarakat," terangnya.

Wali kota yang juga mantan konsultan tata ruang ini pun mengungkapkan jika reklamasi adalah hal yang berbahaya, maka tidak akan ada reklamasi di negara besar seperti Arab Saudi, Jepang, dan Singapura.

Padahal hal itu justru akan mencegah terjadinya kenaikan air laut yang sudah pasti mengancam jiwa masyarakat di kemudian hari jika tidak dilakukan reklamasi.

Senada dengan hal itu, Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa reklamasi sudah merupakan hal yang mendunia. Ia juga kata mantan politisi PKS ini membawa manfaat bagi kehidupan.

"Namun apabila ditemukan reklamasi lebih memberikan dampak negatif kepada masyarakat maka hal ini tidak boleh dibiarkan. Wakil rakyat harusnya memberikan penegasan terhadap hal ini dalam rangka membangun reklamasi untuk publik demi kepentingan masyarakat banyak bukan untuk kepentingan oknum semata," paparnya.

Ketum PB HMI melihat contoh reklamasi yang baik adalah di Makassar dan Bali. Konsep reklamasi Makassar dan Bali memperhatikan dampak ekologis yang positif dan ekonomis yang mampu meningkatkan keberlangsungan hidup manusia dalam kurun beberapa tahun mendatang.

"Jakarta khususnya harus mengambil sampel dari ke dua kota tersebut," sebutnya.

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Baca Juga