Mukhtar Tompo tolak pemotongan anggaran “asal-asalan”  

Pewarta : id Mukhtar Tompo, pemotongan anggaran

Mukhtar Tompo (Foto : Dok) (1)

Jakarta, (Antara Sulsel) - Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo mempertanyakan Instruksi Presiden terkait dengan penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga dalam usulan APBN-Perubahan tahun 2016.

Hal itu diungkapkan Mukhtar dalam Rapat Konsinyering APBN-P 2016, antara Komisi VII DPR-RI dengan beberapa Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) mitra kerjanya, Jumat malam, 10 Juni 2016.

LPNK mitra Komisi VII tersebut yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Informasi Geospasial, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional (BAPETEN).

“Kalau ada istilah penghematan, berarti ada kesan bahwa penggunaan anggaran selama ini boros. Kalaupun ada spirit penghematan APBN, maka harus dilandasi dengan data riset menyeluruh, mana yang prioritas, mana yang dipangkas. Surat dari Menteri Keuangan diterjemahkan  asal potong anggaran,” tegas anggota Fraksi Hanura tersebut.

Jika Pemerintah serius mewujudkan Nawacita, lanjut Mukhtar, harus ada matriks pencapaian secara integratif antar Kementerian dan Lembaga.

“Seharusnya LPNK dimaksimalkan keberadaannya. Jika ada support anggaran, dan gerak langkah yang terintegrasi, saya yakin visi Nawacita bisa terwujud,” jelas Mukhtar.

Mukhtar mencontohkan potensi yang dimiliki salah satu LPNK, yaitu BPPT.

“BPPT punya kapal Barunajaya yang kurang dioptimalkan fungsinya, padahal sudah dibeli dengan harga yang begitu mahal. Ada Baruna Jaya 1, 2, dan 3. Salah satu kemampuan kapal ini adalah mendeteksi potensi perikanan. Seharusnya ini yang dimanfaatkan oleh Menteri Susi, bukan hanya main tenggelamkan kapal kecil. Belum lagi kemampuan kapal ini untuk mendeteksi potensi migas di daerah laut,” ungkap legislator asal Sulawesi Selatan ini.

Sayangnya, lanjut Mukhtar, kemampuan dari LPNK yang punya potensi SDM maupun teknologi canggih tersebut kurang dioptimalkan, bahkan anggarannya diusulkan untuk dipangkas.

Oleh karena itu, dalam Rapat pembahasan APBN-P 2016 dengan LPNK yang menjadi mitra Komisi VII, Mukhtar menolak ada pemotongan anggaran bagi lembaga-lembaga tersebut.

 

Usulan Mukhtar tersebut, disetujui oleh Anggota Komisi VII lainnya, dan menjadi keputusan kolektif. “Rapat ini kita tutup dengan memberikan kesimpulan atas nama Komisi VII, menolak penghematan di LPNK, dan mengembalikan pada anggaran semula,” tandas Wakil Ketua Komisi VII, Tamsil Linrung, menyimpulkan hasil rapat, yang disambut tepuk tangan segenap hadirin.

Usai rapat, para Pimpinan LPNK mendatangi Mukhtar, dan menyatakan apresiasi mereka atas usulan Anggota Komisi VII ini.

“Saya lakukan ini atas dasar kesadaran sebagai anggota Fraksi Hanura sebagai pendukung Pemerintah, yang sangat mendambakan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Menolak pemotongan anggaran bagi LPNK strategis merupakan upaya menyelamatkan visi Nawacita. Hal ini sejalan  dengan cita-cita Partai Hanura.” tutup kader terbaik Pemuda Hanura ini.
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar