Pemkot Makassar komitmen transparan di penyusunan anggaran

Jumat, 15 Juli 2016 05:23 WIB

Wali Kota Makssar Moh Ramdhan Pomanto (FOTO/Humas Pemkot Makassar)

"Saya sejak dari awal menjabat wali kota sudah menegaskan jika aspek transparansi harus dikedepankan...

Makassar (ANTARA Sulsel) - Pemerintah Kota Makassar menyatakan komitmennya dalam penerapan aspek transparansi dalam penyusunan anggaran demi mewujudkan pemerintahan yang bersih tanpa korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Saya sejak dari awal menjabat wali kota sudah menegaskan jika aspek transparansi harus dikedepankan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih tanpa KKN," ujar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di Makassar, Kamis.

Salah satu bentuk komitmennya dalam transparansi penyusunan anggarannya yakni dengan menggelar rapat koordinasi khusus (Rakorsus) pembahasan anggaran SKPD dan Perusda lingkup Pemkot Makassar.

Rakorsus ini akan diikuti sekitar 700-an pejabat dari 57 SKPD dan perusda yang terdiri dari Kepala Dinas (Kadis), Kepala Badan (Kaban) dan Kepala Bagian (Kabag).

Kemudian para Kepala Bidang (Kabid), Kepala Seksi (Kasi), Kepala Sub Bagian (Kasubag) Camat dan Lurah, serta jajaran direksi Perusda. Rakorsus dilaksanakan di salah satu hotel di Makassar.

"Pertama di Indonesia pembahasan anggaran per SKPD dibuka ke publik secara transparan. Itu kita mulai dari Makassar," ucap Danny usai memantau Rakorsus.

Sebanyak 60-an meja bundar mengikuti jumlah SKPD dan Perusda akan disusun melingkar. Setiap meja dipimpin langsung kepala SKPD masing-masing. Hasil pembahasan anggaran setiap SKPD akan kembali dihadapkan ke meja wali kota yang berada di tengah-tengahnya.

"Akan ada dialog interaktif antar maupun inter SKPD. Dari sini juga kita bisa lihat apa kekurangan kita selama ini dalam merealisasikan program terutama yang urusannya lintas SKPD," pungkas Danny.

Seluruh pejabat dari esolon III sampai II diwajibkan hadir. Jika ada yang absen dalam Rakorsus ini akan mendapatkan sanksi karena melalaikannya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.