Makassar (ANTARA Sulsel) - Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang mengagendakan operasi yustisi atau pemeriksaan kartu tanda penduduk (KTP) bagi warga pendatatang di Pelabuhan Soekarno-Hatta batal dilaksanakan.
"Hari ini berdasarkan informasi keluar masuknya kapal yang kita terima ada kapal masuk di jam empat sore, tetapi setelah kita ke pelabuhan ternyata kapalnya sudah lebih dulu sandar," ujar Kadisdukcapil Makassar Nielma Palamba di Pelabuhan Makassar, Kamis.
Ia mengatakan, kegagalannya memeriksa KTP warga bagi para penumpang kapal itu karena kapal yang seharusnya sandar pukul 16.00 Wita, tiba lebih awal dari jadwal yang ditentukan.
Akibatnya, tim gabungan yang sudah bersiap melakukan operasi yustisi tersebut batal menggelarnya karena para penumpang sudah tidak lagi berada di pelabuhan.
"Penumpangnya sudah tidak ada, jadi kita akan agendakan lagi besok karena sudah ada jadwal untuk kapal yang akan sandar besok. Pasti kita akan datang lebih awal besok," katanya.
Sebelumnya, Tim Disdukcapil bersama Satpol Pamong Praja Makassar sudah siap menggelar operasi yustisi pascaliburan lebaran atau arus balik penumpang mengantisipasi lonjakan penduduk yang dinilai sudah sangat padat.
Nielma mengaku operasi yustisi berupa pemeriksaan identitas kependudukan digelar untuk menjaring warga pendatang baru yang berencana mencari penghidupan di kota.
Dia menjelaskan, operasi yustisi yang dilaksanakannya melibatkan pihak Kepolisian untuk menjaring warga pendatang yang beridentitas warga luar Makassar.
Ia menambahkan tujuan dilakukannya pemeriksaan dokumen kependudukan dilakukan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat untuk selalu membawa dokumen kependudukan.
Upaya tersebut sebagai pembinaan administrasi kependudukan. Masyarakat yang ingin menetap di Kota Makassar harus melaksanakan ketentuan yang berlaku di kota ini.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar memprediksikan pertambahan penduduk berkisar lebih dari 2.000 jiwa dari jumlah penduduk yang sudah mencapai angka 1.8 juta orang.
Berita Terkait
Pemprov DKI Jakarta mulai data pendatang baru tanpa melalui operasi yustisi
Minggu, 30 April 2023 11:33 Wib
Satpol PP Jaksel menindak pengelola 35 tempat usaha melanggar Perda 8/2007
Sabtu, 2 Juli 2022 17:32 Wib
Polres Pasangkayu gelar operasi yustisi penerapan protokol kesehatan
Kamis, 12 Mei 2022 17:52 Wib
Pemprov DKI Jakarta tidak akan membatasi arus urbanisasi
Selasa, 10 Mei 2022 14:24 Wib
Dinsos Polman gelar operasi pekat guna menekan pergaulan bebas
Senin, 25 April 2022 21:14 Wib
Tim gabungan Operasi Yustisi Makassar amankan delapan pasangan bukan suami istri
Minggu, 5 Desember 2021 15:06 Wib
Polres Mamasa gelar operasi yustisi agar warga disiplin prokes COVID-19
Selasa, 9 November 2021 0:12 Wib
Kapolres Enrekang : Kedepankan tindakan persuasif saat operasi PPKM
Rabu, 25 Agustus 2021 15:55 Wib