Selasa, 24 Oktober 2017

Pemkab Mamuju empat kali pertahankan WTP

id pemkab mamuju, wtp, habsi wahid
Pemkab Mamuju empat kali pertahankan WTP
Bupati Mamuju Habsi wahid (kiri) menerima penilaian laporan keuangan Pemkab Mamuju tahun 2015 oleh Kepala BPK Sulbar Sumedi (kanan) di Mamuju, Selasa (19/7). (ANTARA FOTO/Aco Ahmad)
"Sesuai dengan aturan, rekomendasi dari BPK ini wajib ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari...
Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, kembali berhasil mempertahankan capaian hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat kali berturut-turut.

Hal ini disampaikan Kepala BPK Sulbar Sumedi, SH di Auditorium kantor BPK Perwakilan Sulawesi Barat dalam penyerahan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kabupaten Mamuju tahun 2015 di Mamuju, Selasa.

Laporan keuangan Pemkab Mamuju ini diterima Bupati Mamuju Drs H Habsi Wahid,MM yang dihadiri Ketua DPRD Mamuju Hj St Suraedah, SE Msi serta sejumlah kepala SKPD di Pemkab Mamuju.

Meski terdapat beberapa hal mendasar yang seyogyanya dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan BPK tahun ini, namun segelanya tidak mempengaruhi penilaian BPK.

Adanya perubahan sistem standar akutansi pemerintahan dari "Cash Toward Accrual" menjadi "Accrual" juga tidak berdampak signifikan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju.

"Laporan keuangan Pemkab Mamuju masih memenuhi kriteria penialan yang didasarkan pada empat poin utama, yakni kesesuaian dengan standar akutansi pemerintah, kecukupan kelengkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektifitas sistem pengendalian internal," kata Sumedi.

Sumedi mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan Pemkab Mamuju dalam menerapkan perubahan sistem laporan keuangan sesuai dengan standar akutansi pemerintah.

Meski demikian BPK masih mengungkapkan sejumlah catatan yang diharapkan dapat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Mamuju di antaranya pengelolaan belanja barang yang diserahkan ke masyarakat pada lima SKPD yang tidak sesuai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Permendagri Nomor 39 Tahun 2012.

"Sesuai dengan aturan, rekomendasi dari BPK ini wajib ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima," kata Sumedi.

Habsi Wahid mengatakan, sesungguhnya apa yang telah diraih adalah sesuatu yang telah dipersiapkan matang selama satu tahun terakhir.

Berbagai upaya telah dilakukan di antaranya dengan meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan daerah melalui jenjang pelatihan, pembenahan sejumlah perangkat daerah serta peraturan daerah yang dapat mendorong pengelolaan keuangan yang maksimal serta sejumlah upaya lain dengan membangun sinergi antarpemangku kepentingan.

"Ini adalah prestasi yang masih sangat jarang diraih oleh daerah lain, karenanya ini perlu disyukuri dan dipertahankan dimasa mendatang," kata Habsi.

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Baca Juga