Minggu, 22 Oktober 2017

Kunjungan Presiden Jokowi batal ke Mamuju

id jokowi, humas pemprov sulbar
Kunjungan Presiden Jokowi batal ke Mamuju
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)
"Baru saja kita mendapatkan konfirmasi langsung dari Bapak Presiden, Joko Widodo...
Mamuju (ANTARA Sulbar) - Rencana kunjungan kerja Presiden RI, Joko Widodo untuk meresmikan dan melakukan penandatangan prasasti sejumlah pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat, dinyatakan batal.

"Baru saja kita mendapatkan konfirmasi langsung dari Bapak Presiden, Joko Widodo. Semalam, beliau menelpon langsung ke Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh," kata Kepala Biro Humas dan Protokoler Pemprov Sulbar, H Muhammad Hamzih di Mamuju, Kamis.

Menurutnya Pak Jokowi mendadak membatalkan karena beliau harus bertolak ke Provinsi Aceh yang saat ini terkena musibah gempa.

"Sedianya Pak Presiden akan datang pada 10 Desember 2016. Namun begitu, Pak Jokowi mengamanatkan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk bertandang ke Mamuju untuk meresmikan beberapa hasil pembangunan yang dilaksanakan Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh dalam masa kepemimpinannya selama 10 tahun," kata Hamzih.

Hamzih mengatakan kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini tengah dipersiapkan secara maksimal dalam mensukseskan kunjungan itu.

Beberapa agenda nantinya, kata dia akan dilaksanakan penyerahan sertifikat legalisasi aset masyarakat tahun anggaran 2016 secara simbolis yang dilanjutkan dengan arahan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kemudian, kata dia dilanjutkan dengan peninjauan masjid kompleks perkantoran Gubernur Sulbar, peninjauan Kantor Gubernur Sulbar, peninjauan kampong nelayan di Sumare dan peninjauan jalan arteri.

"Banyak yang akan diresmikan, termasuk Kantor DPRD Sulbar, rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur, rumah jabatan Ketua DPRD, bendungan irigasi Tommo, Bandara Tampa Padang dan Bandara Sumarorong, infrastruktur jembatan dan infrastruktur lainnya, termasuk jembatan menuju Masjid Pemprov Sulbar," kata Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin

Sekprov berharap kepada SKPD agar jembatan tersebut harus dibatasi mengingat kapasitas jembatan yang tidak dapat menampung beban yang terlalu berat.

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Baca Juga