
Bupati Jeneponto Kembali Diperiksa Kejati Sulsel

"Saya dipanggil kembali untuk memberikan keterangan seputar dana aspirasi itu...
Makassar (Antara Sulsel) - Bupati Jeneponto Iksan Iskandar kembali menjalani pemeriksaan sebagai saksi dana aspirasi fiktif di DPRD Kabupaten Jeneponto pada 2013, di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
"Saya dipanggil kembali untuk memberikan keterangan seputar dana aspirasi itu. Saat itu saya masih menjabat sebagai Sekda Jeneponto," kata Iksan kepada awak media usai diperiksa, di Makassar, Rabu.
Dirinya menjawab bahwa pemanggilan dirinya hanya sebatas saksi, dan pemanggilan ini sudah yang keempat kalinya. Pemeriksaan itu terkait adanya tarik menarik pembahasan APBD pada 2013 sehingga menyebabkan pengesahan APBD molor.
Tidak hanya itu pertanyaan dilantarkan penyidik hanya lima pertanyaan yang sebelumnya ada 25 pertanyaan dengan total 30 pernyataan selama proses pemberian keterangan.
"Saya hanya menjawab pertanyaan terkait dengan penyaluran dana aspirasi itu, tidak ada yang tidak saya jawab sekaitan dengan kasus itu," papar Ketua Golkar Kabupaten Jeneponto ini.
Sementara tim pendamping Iksan, selaku tenaga ahli hukum Mursalim Rauf kepada wartawan mengatakan tidak ada keterlibatan kliennya pada kasus itu sebab pembahasan dana aspirasi di bahas di DPRD Jeneponto.
"Kedatangan bapak kapasitasnya bukan Bupati, tetapi saksi sebelumnya menjadi Sekertaris Daerah. Saat itu dirinya sudah mengundurkan diri pada bulan April, sementara kejadiannya diawal tahun," sebut dia.
Sementara Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulselbar Salahuddin menuturkan pemanggilan Bupati Jeneponto Iksan Iskandar untuk diminta keterangan termasuk mengumpulkan fakta baru terkait perkara tersebut.
"Pemanggilan itu tidak ada kaitan dengan putusan majelis hakim kepada terdakwa yang sudah disidangkan, pemanggilan itu agar faktanya bisa lebih terang dan ada tidak jelas maka diperjelas," tuturnya.
Diketahui dalam perkara itu, sejumlah anggota DPRD priode 2009-2014 terlibat korupsi dan sudah disidangkan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar.
Saat itu, pembahasan APBD 2013 di DPRD Jeneponto mengusulkan penganggaran dana aspirasi senilai Rp23 miliar. Kemudian usulan tersebut disetujui dengan alasan mesti ada dana aspirasi masyarakat, namun belakangan fiktif dan dana itu pun dibagi-bagi kepada sejumlah oknum anggota dewan.
Sebelumnya, Kejati Sulsebar telah menetapkan sejumlah tersangka seperti mantan Ketua Komisi II DPRD Jeneponto Andi Mappatunru, mantan Ketua Badan Anggaran (Banggar) Alamzah Mahadi Kulle, anggota Komisi III Burhanuddin.
Selanjutnya, mantan anggota Komisi II DPRD Jeneponto Bungsuhari Baso Tika, mantan Sekretaris Komisi III DPRD Jeneponto Syahria Lologau, serta mantan Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Syamsuddin. Mereka telah divonis bersalah oleh pengadilan Tipikor.
Pewarta : Darwin Fatir
Editor: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
