DPRD Dukung Penataan Kawasan Kumuh Di Makassar

Kamis, 23 Februari 2017 06:12 WIB

"Kita tidak bisa nafikan, meskipun Makassar adalah kota metropolitan...

Makassar (Antara Sulsel) - DPRD Kota Makassar memberikan dukungan kepada pemerintah kota yang akan melakukan penataan terhadap sejumlah kawasan kumuh tersebar di kota ini.

"Kita tidak bisa nafikan, meskipun Makassar adalah kota metropolitan, tapi tetap saja masih banyak kawasan kumuh dan jika pemerintah kota mau menatanya, akan sangat bagus," ujar Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali, di Makassar, Rabu.

Penegasan pemerintah kota dalam menata kawasan kumuh ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar Fathur Rahim saat menjadi pembicara diskusi publik tentang urgensi hunian layak.

Adi mengatakan, pihaknya baik secara kelembagaan di DPRD maupun secara pribadi memberikan apresiasi kepada pemerintah kota yang memperhatikan tentang hunian warga yang masuk kategori kumuh.

"Kami di DPRD tentu sangat mendukung dan memback-up program Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dan jajaran, khusus untuk hunian layak, tentu ini menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan Makassar dua kali tambah baik," ujarnya lagi.

Menurut dia, penataan kawasan kumuh yang nantinya ditangani oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Makassar itu, akan dapat menghapuskan kesenjangan antara kawasan kumuh dan kawasan elit.

"Terlalu besar kesenjangan. Jika kawasan kumuh ini sudah ditata, maka pasti kesan kesenjangan itu akan hilang, walaupun kawasan elit tetap ada tapi tidak terlalu besar jurang kesenjangannya," katanya.

Kadis DPKP Makassar Fathur Rahim mengatakan segala kehidupan berawal dari rumah, karena itu berbagai upaya dan strategi akan dilakukan oleh pemerintah kota dalam menghadapi pertumbuhan penduduk dan urbanisasi.
Salah satu strategi pemerintah kota yakni bagaimana hunian layak tercipta di semua wilayah, dan bagaimana pertumbuhan ekonomi terus meningkat.

Secara garis besar Kota Makassar di sektor slums area atau kawasan kumuh, pemkot sudah menjawab itu semua, seperti dengan bedah rumah, penataan kawasan kumuh, penataan biringkanal dan BSPS, salah satu strategi untuk menekan angka selisih pasokan dan permintaan rumah (backlog) di Kota Makassar, ujarnya pula.

Beberapa waktu lalu, Monash University Australia dan Asian Development Bank (ADB) melakukan kunjungan ke Makassar untuk melihat langsung sejumlah kawasan kumuh di kota ini.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.