Makassar (Antara Sulsel) - Puluhan mahasiswa tergabung dalam Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) Makassar, Sulawesi Selatan mengelar aksi meminta pemerintah menolak perpanjang kontrak karya PT Freeport Indonesia.
"Pemerintah didesak menolak segala bentuk apapun yang ditawarkan PT Freeport karena jelas-jelas hanya mengeruk kekayaan alam Indonesia untuk keuntungan perusahaan semata," tegas Ketua Umum GRD Andi Etusmattum di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.
Dalam orasinya di kantor DPRD Sulsel, meminta anggota dewan Provinnsi ikut menyuarakan penolakan meski kapasitasnya di tingkat provinsi untuk di tembuskan ke DPR Pusat sebagai bentuk aspirasi.
Selain itu, demonstran meminta sekertariat DPRD Sulsel menyampaikan aspirasi dalam pernyataan sikap untuk difax ke tingkat DPR RI agar menjadi masukan untuk menolak perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
Berdasarkan pemberitaan, kata dia, pada April 2016 pemerintah menolak tawaran harga saham Freeport dengan tawaran 10,64 persen saham PTFI senilai 1,7 miliar dolar amerika. Dalam hitungan tim divestasi pemerintah harga saham tersebut hanya 630 juta dolar Amerika.
Hingga pada Janurai 2017, PTFI dilarang menekspor dan melakukan aktivitas eskpor mineral konsentrat mulai Jumat (21/1). Sebab, perusahaan itu belum memiliki pabrik pemurnian atau smelter
Peraturan Pemerintah (PP) nomor 1 tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu.
Selanjutnya, mengatur perusahaan tambang termasuk Freeport harus mengubah status dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan melepaskan sahamnya 51 persen ke Pemerintah, tapi Freeport Indonesia bersikukuh menolak.
Selain aturan tadi, diterbitkan juga Peraturan Menteri ESDM nonor 5 tahun 2017. Dalam aturan itu perusahaan bisa melakukan ekspor jika berkomitmen mau membangun smelter dalam jangka lima tahun.
"Rakyat hanya menjadi penonton di negeri sendiri dengan kekayaan alam dikeruk pihak asing demi keuntungan perusahaan dan pemilik modal, sementara rakyat menderita dan tidak sejahtera. PT Freeport harus hengkang dari Indonesia, nasionaliasikan Freeport" tegasnya.
Setelah menggelar orasi di kantor DPRD Sulsel dan diterima anggota dewan, demonstran kemudian membubarkan diri secara teratur. Diketahui simpul GRD terdiri Serikat, Pemuda Mahasiswa Nusantara, BEM Teknik UIM, FPM, Jaman, dan Solidaritas Kemandirian Rakyat atau Serikat.