Jakarta (Antara Sulsel) - Kementerian BUMN meminta manajemen PT PAL Indonesia (Persero) memperketat pengawasan dan secepatnya memberikan tindakan tegas semua tersangka dan memprioritaskan kestabilan serta menjaga citra perusahaan.
"Kementerian BUMN menerapkan zero tolerance dan akan menindak tegas pejabat BUMN yang terbukti melakukan tindakan Korupsi," kata Deputi Bidang Pertambangan Industri Strategis dan Media, Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, di Jakarta, Jumat.
Sebelumnya, pada Kamis (30/3) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap beberapa orang di Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur.
OTT ini terkait dengan BUMN bidang perkapalan, ada indikasi penerimaan hadiah atau janji terhadap penyelenggara negara.
Harry menjelaskan, Kementerian BUMN mengapresiasi kerja KPK dan mendukung semua proses sehingga tuntas.
"Prioritas Kementerian BUMN selain menegakkan hukum, juga memastikan bahwa operasional perusahaan tetap berjalan khususnya terkait dengan citra dengan mitra-mitra dalam dan luar negeri," tegasnya.
Sementara itu, Manajer Humas PT PAL Indonesia, Bayu Wicaksono, menegaskan pihaknya masih menelusuri kabar adanya jajaran tertinggi perusahaan itu yang masuk OTT KPK.
"Saya juga mencari informasi tersebut, dan di kantor pusat PT PAL Indonesia di Surabaya ada rapat jajaran tertinggi, tidak ada apa-apa, termasuk operasi senyap," kata Bayu.
Ia mengatakan, hingga petang ini beberapa jajaran di PT PAL Indonesia masih mencari sumber tersebut, dan menegaskan bahwa jajaran tertinggi termasuk direktur tidak ada yang terkena OTT oleh KPK.
Sebelumnya, beredar kabar bahwa KPK melancarkan OTT dan menangkap salah satu pejabat PT PAL Indonesia karena diduga ada indikasi suap terhadap oknum pejabat, dan belum diketahui secara detail OTT tersebut.
Berita Terkait
Menteri ESDM: Izin tambang PT Vale diperpanjang 20 tahun
Jumat, 22 Maret 2024 15:10 Wib
LAM PT-Kes lakukan visitasi akreditasi Prodi Magister AKK FKM Unhas
Rabu, 20 Maret 2024 20:13 Wib
Pegadaian Makassar menggelar Festival Ramadan
Kamis, 14 Maret 2024 13:45 Wib
KPK: Kasus investasi fiktif di PT Taspen terindikasi merugikan negara ratusan miliar rupiah
Sabtu, 9 Maret 2024 1:02 Wib
PT Vale sumbang 5.000 bibit pohon penghijauan di Maros-Pangkep Sulsel
Rabu, 6 Maret 2024 16:19 Wib
PT Hadji Kalla beri bantuan Rp350 miliar ke Pemda Sulbar bangun jalan dan jembatan
Rabu, 6 Maret 2024 14:35 Wib
Pelindo SPJM berikan "life skill" bagi penyandang disabilitas
Senin, 4 Maret 2024 20:33 Wib
Manajemen PT JTSE Makassar berlakukan penyesuaian kenaikan tarif jalan tol
Senin, 4 Maret 2024 16:27 Wib