Perusahaan Pembiayaan Wajib Berikan Jaminan Ke Debitur

Pewarta : id ojk, perusahaan pembiayaan, bpkb

Makassar (Antara Sulsel) - Otoritas Jasa Keuangan Wilayah 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) menegaskan perusahaan pembiayaan atau kreditur wajib memberikan jaminan berupa BPKB kendaraan para debitur jika sudah melunasi seluruh utang yang menjadi tanggung-jawabnya.

Kepala Bagian Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank/INKB OJK Regional VI Sulampua, Bondan Kusuma di Makassar, Kamis, mengatakan itu menanggapi pertanyaan adanya perusahaan pembiayaan yang belum memberikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ke pihak debitur dengan alasan dijadikan jaminan ke bank.

"Untuk mendapatkan dana agar bisa memberikan pembiayaan ke debitur, maka kreditur memang kadang kala harus meminjam lagi dana ke perbankan dengan nama kredit eksekutif tentu dengan jaminan dalam hal ini BPKB kendaraan milik debiturnya," kata dia.

Menurut dia, dengan banyaknya dana yang dibutuhkan untuk melayani permintaan debitur, maka kreditur terpaksa menjaminkan BPKB tersebut. Dan pada akhirnya, debitur bisa melunasi seluruh utangnya sehingga meminta BPKBnya diserahkan.

Tetapi dengan kondisi tersebut sehingga kadang kala pihak kreditur belum bisa memberikan karena masih menjadi jaminan ke pihak perbankan.

Ia menjelaskan, pihaknya pernah mendapatkan dua perusahaan yang mana salah satunya sudah dibekukan, ada beberapa BPKP yang sudah lunas namun masih nyangkut di bank. Hal itu dikarenakan perusahaan pembiayaan itu tidak mampu membayar utangnya di bank tersebut, sehingga tidak bisa kembali.

"Jika mendapatkan kondisi seperti ini, maka pihak terkait atau debitur bisa menyampaikan ke kami untuk bisa segera diproses pengembalian BPKBnya," katanya menanggapi seorang penanya pada kegiatan sosialissi jaminan fidusia di Makassar.

Sementara Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Sulsel, Putu Danda mengakui ada perusahaan pembiayaan yang melakukan hal itu. Sebab perusahaan pembiayaan juga perlu modal, selain karena modal sendiri memang juga mengambil modal pinjaman.

Dan otomatis, menurut dia, sebagai pemberi pinjaman maka tentu meminta jaminan juga kepada perusahaan pembiayaan tersebut.

"Pada saat lunas, harusnya memang sudah bisa diambil jaminan tersebut.Kita bersama dengan OJK juga komitmen dalam perlindungan konsumen. Kami dari APPI juga akan berusaha untuk mendorong dan meinta manajemen perusahaan atau anggota kami untuk bisa memberikan jaminan bpkb tersebut ke debitur jika sudah dilunasi,"ujarnya.

Jika pada akhirnya tetap tidak diberikan selama tiga hingga enam bulan kedepan ternyata belum bisa diberikan, pihaknya juga mendukung debitur tersebut untuk melaporkan kejadian itu ke OJK untuk ditindak lanjuti.

"Setelah BPKB lunas maka ada proses minimal 7 hari proses pengurusannya. Namun jika sampai tiga bahkan enam bulan maka tentu ada masalah dan itu harus dilaporkan langsung ke OJK,"ujarnya.
Editor: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar