Makassar (Antara Sulsel) - Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang juga Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Odang menandatangani nota kesepahaman untuk mengawal program strategis provinsi.
"Penandatanganan kesepahaman ini sebagai bentuk komitmen meningkatkan kerja sama dan dukungan timbal balik pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI dan APPSI," kata Syahrul yang dikutip Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Sulsel Devo Khaddafi di Makassar, Selasa.
Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani saat Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo bersama para gubernur se-Indonesia bertemu dengan anggota DPD RI pada Forum Dialog Antara APPSI dan DPD RI di The Westin Hotel di Jakarta, Senin.
Beberapa poin penting dalam nota kesepahaman itu antara lain kedua belah pihak meningkatan hubungan DPD dengan pemerintah daerah guna memperbaiki koordinasi hubungan kerja dalam upaya mendukung program prioritas daerah di berbagai sektor pembangunan nasional.
Poin selanjutnya, membangun upaya bersama dalam mengawal program pembangunan daerah pada berbagai bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian perkebunan, kehutanan dan lingkungan hidup, perindustrian, perdagangan, kelautan dan perikanan.
Selain itu, pada bidang ketahanan pangan, energi, sumberdaya mineral pariwisata, riset dan teknologi untuk dapat prioritaskan oleh pemerintah pusat.
Kedua belah pihak juga mengambil langkah dan upaya bersama dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah, dan juga mengambil langkah bersama dalam memperjuangkan kepentingan daerah dalam meningkatkan dana transfer pusat ke daerah sebagai upaya nyata daerah dalam pengentasan kesenjangan.
"Memfasilitasi upaya promosi potensi daerah kepadainvestor dari negara sahabat dalam rangka meningkatkan investasi daerah, dan juga meningkatkan kerja sama dalam upaya pengawasan dan efektifitas implementasi otonomi daerah," ujarnya.
APPSI dan DPD RI juga melakukan kajian bersama tentang potensi sengketa kewenangan dalam hubungan pusat dengan daerah, dan antardaerah serta pola pola penyelesaiannya.
"Mengembangkan upaya bersama dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memastikan pembangunan yang masif dilakukan di daerah perbatasan dan wilayah kepulauan sebagai teras negara, dan jugga mendukung pembangunan daerah yang berbasis transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.
Gubernur Syahrul berharap forum dialog ini mampu menjadi sebuah langkah pasti dalam membangun sinergitas demi percepatan pembangunan daerah.
"Saya sangat berharap dengan forum dialog ini ke depan para senator dan para gubernur akan berjalan seirama dalam mengawal program strategis provinsi," pungkas Syahrul.
Berita Terkait
Eks pejabat Kementan mengakui serahkan uang Rp850 juta dari SYL ke Partai NasDem
Rabu, 24 April 2024 20:32 Wib
Saksi kasus SYL meminta perlindungan LPSK setelah BAP dirinya bocor
Rabu, 24 April 2024 13:18 Wib
KPK akan periksa keluarga SYL terkait penyidikan dugaan TPPU
Sabtu, 20 April 2024 7:40 Wib
Hakim tidak menerima nota keberatan Syahrul Yasin Limpo
Rabu, 27 Maret 2024 14:33 Wib
Ahmad Sahroni: KPK menyarankan NasDem kembalikan Rp40 juta dari SYL
Jumat, 22 Maret 2024 15:08 Wib
Syahrul Yasin Limpo ajukan permohonan pemindahan rutan
Rabu, 20 Maret 2024 14:44 Wib
SYL minta dibebaskan dari tahanan pada sidang eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta
Rabu, 13 Maret 2024 14:58 Wib
KPK menjadwalkan pemanggilan ulang Ahmad Sahroni
Rabu, 13 Maret 2024 14:51 Wib