Makassar (Antara Sulsel) - Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar melakukan sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDB) di Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan
Metode pemutakhiran data berkelanjutan dilakukan dengan cara mengecek Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada pengunjung saat hari bebas kendaraan di jalan penghibur Pantai Losari Makassar," kata Komisioner KPUD Makassar, Rahma Saiyed, Minggu.
Menurutnya, pengecekan terdaftar atau tidak sebagai pemilih melalui aplikasi data pemilih online KPU Makassar berbasis android atau ponsel pintar.
Dari beberapa NIK Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el) yang sudah dicek KPU Makassar, kata dia, beberapa diantaranya belum terdata bahkan ada yang mengadukan bahwa dirinya telah pindah domisili.
Melalui aplikasi tersebut, pihak sekretariat dan komisioner KPU Makassar melakukan asistensi kepada warga yang ber e-KTP untuk pendaftaran dan laporan pindah domisili secara online.
"Aplikasi ini juga meminta untuk disertakan foto KTP elektronik saat ada warga yang melakukan pendaftaran secara online, data-data tersebut secara otomatis tersimpan dalam server dan selanjutnya akan divalidasi secara sistem," jelas alumnus The Hague University ini.
Meski demikian, tidak sedikit masyarakat yang mengadu kepada KPU Makassar bila mereka belum memiliki KTP elektronik, sebab selama ini hanya mendapatkan surat keterangan dari Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
"Saya belum ada KTP elektronik, hanya surat keterangan tapi itu hanya berlaku enam bulan. Kalau saya tidak perpanjang kembali, artinya saya kehilangan hak untuk memilih dong nanti," ujar salah seorang Warni pengunjung saat mengunjungi stand KPUD Makassar dilikasi car free day.
Kegiatan pemutakhiran data berkelanjutan ini sekaligus dengan sosialisasi, mengajak masyarakat untuk melakukan perekaman KTP elektronik agar dapat memberikan hak pilihnya pada Pemilihan Wali Kota Makassar dan Pilkada Guberur digelar secara serentak pada Juni 2018.
Berita Terkait
Mantan Direktur PDAM Luwu Syaharuddin divonis 7 tahun penjara
Kamis, 28 Maret 2024 15:12 Wib
Disnaker Makassar memperketat pemantauan penerapan Permenaker tentang THR
Kamis, 28 Maret 2024 15:07 Wib
Menteri PPPA membantah kasus perundungan di pesantren meningkat
Kamis, 28 Maret 2024 2:25 Wib
Pelindo Regional 4 memprediksi puncak arus mudik H-4
Kamis, 28 Maret 2024 2:24 Wib
Hakim vonis dua terdakwa korupsi bibit sapi di Jeneponto empat tahun penjara
Rabu, 27 Maret 2024 21:57 Wib
KPU Sulsel menyiapkan strategi hadapi gugatan sengketa Pemilu
Rabu, 27 Maret 2024 19:21 Wib
Menteri PPPA minta kampanyekan "dare to speak up" menghadapi kekerasan
Rabu, 27 Maret 2024 16:03 Wib
Unismuh dan BNNP Sulsel wujudkan kampus bebas narkoba
Rabu, 27 Maret 2024 14:37 Wib