Makassar (Antara Sulsel) - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menyatakan jika Bupati Takalar, Burhanuddin Baharuddin belum pernah diperiksa penyidik pidana khusus dalam kapasitasnya sebagai tersangka dan hanya sebatas saksi.
"Belum pernah karena memang baru ditetapkan menjadi tersangka. Sebelum-sebelumnya sudah pernah diperiksa dan itu hanya sebatas saksi," ujar Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel, Tugas Utoto di Makassar, Kamis.
Tugas yang didampingi Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel Salahuddin mengatakan, pemeriksaan terhadap bupati baru akan diperiksa setelah penyidik menyusun jadwal pemanggilannya.
Penetapan tersangka terhadap bupati, kata Tugas, dilakukan setelah mempertimbangkan hasil penyidikan dari tiga tersangka sebelumnya serta adanya fakta-fakta baru dalam proses persidangan.
"Ini lanjutan dari hasil penyidikan yang kita lakukan dan juga fakta-fakta dalam persidangan yang menjadi acuan sehingga cukup bukti untuk ditetapkan menjadi tersangka," jelasnya.
Sebelumnya, penyidik juga menetapkan bawahan bupati sebagai tersangka, yakni Camat Mangarabombang berinisial NU, Kepala Desa Laikang SL dan Sekretaris Desa AS juga sudah ditetapkan tersangka dan kasusnya sudah dalam tahap persidangan untuk ketiganya tersebut.
Kasi Penkum Salahuddin menyatakan, penetapan ketiganya menjadi tersangka karena diduga kuat menjual aset negara, yakni sebidang tanah negara seluas 200 hektare di Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.
Ia mengaku, penetapan tersangka tersebut, berdasarkan adanya hasil gelar perkara (ekspose) yang oleh penyidik menyebutkan adanya keterlibatan dan peran ketiganya dalam hal jual-beli tanah negara di Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.
Ketiganya diduga terlibat dalam jual-beli tanah seluas 200 hektare dengan cara melakukan rekayasa status tanah negara tersebut menjadi status tanah milik warga agar tanah negara tersebut bisa dijual kepada pihak investor.
"Akibat dari perbuatan ketiga tersangka ini, negara diduga telah mengalami kerugian hingga miliaran rupiah," katanya.
Penetapan ketiga tersangka tersebut, kata dia, berdasarkan dua alat bukti yang cukup dan telah memenuhi unsur melanggar undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karena akibat perbuatan tersangka, negara telah mengalami kerugian.
"Ketiganya kita jerat dengan pasal 2 dan 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor, juncto pasal 55 KUHP," tegas Salahuddin.
Penjualan tanah seluas 200 hektare kepada pihak pengusaha menimbulkan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp18 miliar sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Kedua perangkat desa itu memiliki peran secara bersama-sama membantu tersangka Camat sebelumnya dalam penjualan aset daerah tersebut. Keduanya diduga mengetahui sehingga munculnya alas hak berupa Sporadik dan hak guna bangunan (HGB).
Lahan yang rencananya diperuntukkan untuk membangun kawasan transmigrasi itu diperjualbelikan kepada seorang pengusahan untuk pembangunan kawasan industri.
Berita Terkait
Bupati Mamuju optimistis produksi padi meningkat
Rabu, 24 April 2024 21:42 Wib
Bupati optimistis Kerukunan Keluarga Bulukumba bisa menarik investor
Selasa, 23 April 2024 6:38 Wib
Bupati Gowa melepas 642 calon haji saat bimbingan manasik
Senin, 22 April 2024 22:57 Wib
Bupati Lutim ajak jaga kelestarian alam pada momentum Hari Bumi
Senin, 22 April 2024 18:23 Wib
Pj Bupati Luwu pantau harga bahan pokok di Pasar Sentral Belopa
Senin, 22 April 2024 1:18 Wib
Pj Bupati Bone: HJB ke-694 refleksi kekayaan budaya spirit membangun
Sabtu, 20 April 2024 18:10 Wib
Gerindra dan Nasdem bahas koalisi Pilkada 2024 di Sulsel
Kamis, 18 April 2024 23:37 Wib
Pemkab Luwu-Sulsel melanjutkan program pangan murah untuk tekan inflasi
Rabu, 17 April 2024 4:19 Wib