BDI Makassar Untuk 38 Kelurahan Rp18 Miliar

Rabu, 9 Agustus 2017 06:00 WIB

Makassar (Antara Sulsel) - Sebanyak 38 kelurahan di Kota Makassar menjadi sasaran prioritas untuk menjalankan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) pada 2017 dengan anggaran melalui program Bantuan Dana Investasi (BDI) sebesar Rp38 miliar.

"Jumlah BDI ini beragam sesuai dengan kebutuhan yang ada di skala lingkungan," ujar Kepala Bidang Drainase dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Fuad Azis di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.

Ia mengatakan program kota tanpa kumuh (Kotaku) adalah program universal yakni gerakan nasional `100-0-100` (100 persen akses air bersih, 0 persen kumuh dan 100 persen akses ke fasilitas sanitasi) dalam rangka mengurangi dan mencegah kumuh di kota dan pinggiran kota.

Dalam menjalankan program itu, IDB dan konsultan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpera-PU) mencoba meluncurkan dana melalui skala kawasan untuk memperkuat dan mempercepat penanganan kawasan kumuh.

Namun sebelum itu, akan dilakukan peninjauan lapangan bersama tim IDB untuk memperoleh gambaran seberapa besar anggaran yang bisa diberikan ke depan dari hasil kajian dokumen perencanaan yang telah diajukan Pemerintah Kota Makassar.

"Kota tanpa kumuh sebenarnya dulu namanya P2KP, kemudian berubah menjadi PNPM, dan kembali menjadi P2KP. Terakhir program ini berubah menjadi Kota Tanpa Kumuh," katanya.

Di Makassar sendiri, kota tanpa kumuh ini dilakukan berangsur-angsur. Dari total kekumuhan 800 hektare (ha) turun menjadi 740 ha, kemudian terakhir hasil verifikasi tinggal 676 ha.

"Kemudian kalau kita hitung memasukkan program bapak wali kota tentang restorasi lorongnya saya kira kita tengah hitung pengurangan kawasan kumuh berbasis RT, Insya Allah kita akan mengurangi 100 hektare lagi dari 676 ha itu," terang Fuad.

Dengan demikian, lanjut Fuad pada tahun 2019 mendatang bisa dipastikan tingkat kekumuhan di kota Makassar sudah akan menjadi nol persen.

Dijelaskannya dalam skala lingkungan dikerjakan oleh masyarakat sementara pada skala kawasan dikerjakan oleh kontraktual atau dikontraktualkan.

Menurut Fuad skala kawasan khusus program nasional Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) satuan kerjanya (Satker) berada di pemerintah pusat. Sedangkan pada skala lingkungan Satkernya, Satker Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (PIP), Pekerjaan Umum (PU) yang dikomandoinya.

Dalam pertemuan itu juga, Wali Kota Danny Pomanto menekankan selain pembangunan fisik juga perlu perhatian non fisik yakni perubahan prilaku.

"Jadi dilakukan penguatan kelembagaan yang dibantu oleh pendampingan fasilitator di kelurahan kemudian penguatan kelembagaan di tingkat RT/ RW dan Kelurahan sehingga attitude bisa dimaksimalkan," kata Danny.

Pada Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP), kota Makassar mendapatkan total anggaran kurang lebih Rp60 miliar skala lingkungan dan kawasan yang harus berakhir pada 2018.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.