Mamuju (Antara Sulbar) - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Barat mengingatkan panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) di kabupaten agar bekerja profesional karena tantangan yang dihadapi semakin berat.
"Kami berharap komisioner Panwaslu yang dilantik hari ini bisa bekerja secara profesional dan menaati seluruh aturan yang berlaku," ujar Ketua Bawaslu Provinsi Sulbar Busran Riandhy usai pelantikan 18 komisioner Panwaslu dari enam kabupaten di Mamuju, Senin.
Ke-18 anggota Panwaslu yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh ketua Bawasla Provinsi Sulbar berasal dari Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, Majene, Kabupaten Mamuju Tengah, Mamuju Utara, dan Kabupaten Mamasa, .
Mereka bertugas mengawasi pemilihan kepala daerah serentak pada 2018 serta pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2019.
Pelantikan itu dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Provinsi Sulbar Nur Alam Tahir, Ketua KPU Provinsi Sulbar Usman Suhuria, serta para komisioner KPU dari seluruh kabupaten.
"Selama ini tugas panitia pengawas pemilihan umum hanya fokus pada pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat maupun peserta pemilihan umum. Namun, saat ini ada tantangan lagi untuk mengawasi netralitas pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri," ujarnya.
Tantangan lainnya, pengawas pemilu bisa mendiskualifikasi peserta jika ada temuan politik uang, mulai dari tahapan hingga pada hari pelaksanaan pemungutan suara.
Sebelumnya kewenangan itu diberikan pada saat 60 hari sebelum pemungutan suara, tetapi sekarang sejak awal sudah harus dilakukan.
"Tentu, jika teman-teman tidak bekerja secara profesional maka kinerjanya akan dipertanyakan," kata Busran Riandhy.
Ia juga meminta komisioner panitia pengawas pemilihan umum agar tetap menaati seluruh aturan dan tidak mudah menerima tekanan masyarakat dan para peserta pemilihan umum.
"Dengan tugas dan kewenangan yang jauh lebih berat, tentu tekanan dari berbagai pihak juga akan semakin berat. Namun, saya optimistis jika panitia pengawas pemilu bekerja secara profesional dan menaati seluruh aturan maka seberat apa pun tugas dan tanggung jawab yang diberikan akan dijalankan dengan baik dan tidak akan mendapatkan masalah di kemudian hari," kata Busran Riandhy.
Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Provinsi Sulbar Nur Alam Tahir juga menyampaikan agar komisioner panitia pengawas pemilihan umum dapat bekerja secara maksimal dalam menjalankan tugas mengawal pesta demokrasi di daerah itu.
Ia juga menyebut bahwa tugas dan tanggung jawab komisioner panitia pengawas pemilihan umum lebih berat dengan penambahan kewenangan.
Namun, Nur Alam Tahir tetap meminta para komisioner panitia pengawas pemilihan umum menjaga netralitas.
"Tugas panitia pengawas pemilihan umum merupakan tugas mulia sehingga integritas seorang komisioner harus tetap terjaga dalam mengawal pelaksanaan pesta demokrasi agar berjalan aman, lancar, tertib, bebas dan rahasia. Saya yakin, dengan integritas yang dimiliki para komisoner panitia pengawas pemilihan umum dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik," kata Nur Alam Tahir.
Berita Terkait
Presiden Jokowi tinjau fasilitas pendidikan di SMK 1 Rangas yang terdampak gempa Mamuju
Selasa, 23 April 2024 13:56 Wib
Kunjungan Presiden Joko Widodo di Sulbar
Selasa, 23 April 2024 13:54 Wib
Nilai transaksi belanja melalui E Katalog Sulbar capai Rp48 miliar
Selasa, 23 April 2024 13:01 Wib
Warga antusias sambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Sulbar
Selasa, 23 April 2024 12:55 Wib
Gubernur : Kunjungan Presiden Jokowi kebanggaan masyarakat Sulbar
Selasa, 23 April 2024 12:47 Wib
Presiden Jokowi fasilitasi mobil listrik untuk praktik SMK terdampak gempa di Sulbar
Selasa, 23 April 2024 11:05 Wib
Presiden Jokowi meresmikan 147 infrastruktur rekonstruksi pascagempa Sulbar
Selasa, 23 April 2024 9:46 Wib
Raja Mamuju berharap Presiden Jokowi wujudkan Kotamadya Mamuju
Selasa, 23 April 2024 9:42 Wib