Mamuju (Antara Sulsel) - Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Barat meminta dukungan pemerintah setempatt untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
"Dukungan pemerintah di Sulbar dianggap belum ada dalam hal pembentukan PPID, padahal ini sangat penting untuk menciptakan pelayanan pemerintahan yang transparan dan keterbukaan informasi," kata Ketua KI Provinsi Sulbar Rahmat Idrus di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan KI Sulbar belum maksimal bekerja karena tidak adanya PPID, padahal sesuai perintah Undang-undang.Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID harus ada di setiap badan publik.
"Untuk menciptakan lembaga efektif dan efisien tentu butuh dukungan pemerintah. Namun, karena hingga kini belum ada maka kinerja KI Sulbar juga belum begitu maksimal. Ini perlu kami sampaikan kepada pemerintah provinsi," kata dia.
Menurut dia, tingkat kinerja KI Sulbar selalu rendah dibandingkan KI di provinsi lain karena tidak adanya kemitraan dengan pemerintah setempat..
"Banyak agenda yang akan kami lakukan khususnya terkait penyelesaian sengketa informasi. Namun, karena tidak adanya dukungan pemerintah di Sulbar, ini menjadi kendala," katanya.
Ia menyampaikan bahwa KI Sulbar telah melakukan kunjungan ke seluruh kabupaten di daerah itu dan menemukan masalah ketiadaan dukungan pemerintah di daerah itu..
"Konsultasi dengan gubernur sudah dilakukan dan diharapkan agar ke depan penyelesaian masalah tidak maksimalnya PPID dapat dilakukan. Namun, hingga kini belum ada titik terang," katanya.
Menurut dia, peran PPID sangatlah penting untuk menyediakan seluruh informasi terkait pelayanan publik ke masyarakat sehingga pelayanan publik di daerah ini dapat ditingkatkan.
Berita Terkait
TKS Prabowo-Gibran sebut bakal ada pertemuan antara ketua umum parpol
Senin, 19 Februari 2024 14:46 Wib
KPK panggil Idrus Marham terkait kasus Eddy Hiariej
Selasa, 30 Januari 2024 16:00 Wib
Idrus Marham mengingatkan anak bangsa sampaikan aspirasi sesuai fakta
Minggu, 16 April 2023 12:46 Wib
Ketua IKA UINAM mengajak alumni diskusikan pencegahan radikalisme
Minggu, 26 Februari 2023 17:53 Wib
Menko Polhukam menghadiri silaturahim Mubes IKA UINAM di Makassar
Minggu, 26 Februari 2023 1:10 Wib
Idrus Marham: Indonesia perlu pemimpin kreatif untuk bersaing
Kamis, 27 Oktober 2022 13:02 Wib
Pakar: Penunjukkan Pj kepala daerah perlu pertimbangkan kondisi daerah
Jumat, 27 Mei 2022 16:28 Wib
Liga 1 Indonesia - Persib tanpa Henhen dan Ardi lawan Persik Kediri
Senin, 21 Maret 2022 6:07 Wib