Bawaslu Sulsel Jelaskan Kewenangannya ke Wali Kota

id la ode arumahi, ketua bawaslu sulsel, sampaikan kewenangan ke wali kota makassar

Ketua Panwaslu Nursari(kanan) bersalaman dengan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto (kanan) pada usai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) (Muh Hasanuddin)

Jadi hari ini kita hadir di rumah jabatan wali kota untuk menandatangani NPHD Pemkot Makassar dan Panwaslu Makassar sekaligus membahas sejumlah agenda lainnya,"
Makassar (Antara Sulsel) - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan La Ode Arumahi bersama anggota Panwaslu Makassar bertemu Wali Kota Makassar untuk membahas sejumlah agenda salah satunya penambahan kewenangan lembaga pengawas itu.

"Jadi hari ini kita hadir di rumah jabatan wali kota untuk menandatangani NPHD Pemkot Makassar dan Panwaslu sekaligus membahas sejumlah agenda lainnya," ujar La Ode Arumahi di Makassar, Jumat.

Ia mengatakan, salah satu kewenangan tambahan yang dikuatkan melalui revisi undang-undang pemilihan umum (pemilu) itu adalah tentang pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematik dan masif.

Disebutkannya, salah satu pelanggaran seperti politik uang jika ditemukan di kemudian hari adalah memproses pidana pelakunya dengan putusan pengadilan.

Sedangkan pada tingkat pengawas, bisa merekomendasikan pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa harus melalui proses sidang.

"Pemberian sanksi terkait dengan praktik politik uang ini tidak menggugurkan sanksi pidana. Sedangkan pasangan calonnya bisa langsung didiskualifikasi oleh panwaslu," katanya.

Di dalam Penjelasan Rancangan UU Pemilu, yang dimaksud dengan "pelanggaran terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Sementara itu, yang dimaksud dengan pelanggaran sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi oleh tim.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan "pelanggaran masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyatakan, tambahan kewenangan terhadap panwaslu pastinya akan meningkatkan kualitas demokrasi dari masa ke masa.

"Ini adalah perkembangan yang bagus dan tentunya akan meningkatkan kualitas demokrasi kita. Ini juga bagian dari pendidikan politik," ucap Danny--sapaan akrab Ramdhan Pomanto. 
Pewarta :
Editor: Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar