Logo Header Antaranews Makassar

Tersangka Praperadilankan Dugaan Korupsi Dana Aspirasi Sulbar

Rabu, 11 Oktober 2017 20:35 WIB
Image Print

Makassar (Antara Sulsel) - Tiga tersangka Pimpinan DPRD Sulawesi Barat yang tersangkut kasus dugaan korupsi penyelewengan dana aspirasi anggaran 2016 melayangkan gugatan praperadilan atas kasus tersebut.

"Kami sudah menerima gugatannya pekan ini. Dijadwalkan sidang praperadilan akan dilaksanakan pekan depan, tergantung waktu kesediaan majelis hakim," sebut Humas Pengadilan Tipikor Makassar, Syafri saat dikonfirmasi di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.

Gugatan Praperadilan itu terdaftar di Pegadilan Negeri Tipikor Makassar dengan nomor registrasi perkara : 24/pid.pra/2017/PN MKS. Langkah tersebut dilakukan tersangka sebagai bentuk proses hukum yang akan membatalkan statusnya di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Tiga pimpinan DPRD Sulbaryang melayangkan gugatan tersebut masing-masing Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara, Wakil ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya, dan Wakil Ketua DPRD Sulbar Harun atas dugaan korupsi penyalahgunaan APBD 2016 senilai Rp360 miliar.

Penetapan empat tersangka pimpinan DPRD Sulbar diumumkan pada Rabu, 4 Oktober 2017 oleh Ketua Kejaksaan Tinggi Jan Samuel Marinka. Keempat unsur pimpinan DPRD Sulbar tersebut diduga bertanggungjawab terhadap adanya dugaan penyimpangan proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Sulbar 2016.

Para tersangka ini menyepakati besaran nilai pokok anggaran sebesar Rp360 miliar, lalu kemudian dibagikan kepada pimpinan maupun anggota DPRD lain diduga terlibat.

Diketahui, jumlah terealisasi pada 2016 sebanyak Rp 80 miliar untuk kegiatan di Dinas Prasarana Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekertaris Dewan serta sisanya tersebar di berbagai SKPD lain, termasuk beberapa di Kabupaten di Sulbar. Sementara anggaran juga terealisasi pada 2017

Akibat dari perbuatan tersangka melanggar Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi pada pasal 12 huruf (i) terkait penyelenggara negara.

Sebelumnya, Jan menyatakan pihaknya memberikan ruang kepada para tersangka untuk melakukan upaya hukum lain terkait dengan status yang disandang mereka termasuk upaya praperadilan.

"Silahkan, itu hak mereka melakukan upaya hukum lain, dan kami tetap akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan," sebut Jan kepada wartawan disela penerimaan Kejaksan Agung di kantornya kemarin.



Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026