Makassar (Antara Sulsel) - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyatakan kesiapannya dalam menjalankan semua inovasi-inovasi dalam menunjang pemerintahan serta memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
"Kami selalu siap menjalankan semua inovasi yang ada," ujar Danny--sapaan akrab Ramdhan Pomanto usai menandatangani berita acara serah terima Source Kode Aplikasi Perizinan dan TPP (Sistem e-Kinerja) Online Implementasi Siskeudes, dan Rapat Kerja Kepala Daerah Kelistrikan dan Telekomunikasi di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Rabu.
Ia mengatakan, semua inovasi untuk memaksimalkan pelayanan dan menciptakan pemerintahan yang bersih akan diterima, dan dijalankan karena dirinya menginginkan perubahan yang menyeluruh dalam pemerintahan, baik dalam pengelolaan administrasi maupun pengelolaan keuangan.
"Penandatanganan ini sesuai dengan apa yang kita perjuangkan di kota Makassar saat ini, membuat Makassar sebagai smart city. Ini salah satu pendukungnya," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Wilayah I Kedeputian Bidang Pencegahan KPK, Tri Gamarefa dalam sambutannya, koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi yang terintegrasi sesuai dengan tugas-tugas KPK dalam hal melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.
"Sesuai tugas KPK hari ini melaporkan tindakan tersebut. Tindak pidana korupsi bukan semakin berkurang tetapi bertambah, maka dilakukan tindakan pencegahan korupsi secara terus menerus," katanya.
Untuk daerah kabupaten dan kota di Sulsel, sudah dilakukan rencana aksi dengan di awali pada bulan April 2017 di mana dilakukan identifikasi masalah.
Kemudian pada bulan selanjutnya atau pada Mei 2017, dilakukan penandatanganan komitmen bersama, Agustus monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi dan pada bulan September dilakukan workshop e-planning, perizinan online e-kinerja dan peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah (APIP)
"Untuk pengelolaan dana desa juga diminta untuk transparan. Untuk Sulsel pemerintah daerah tingkat dua yang belum menerapkan secara keseluruhan Siskeudes adalah Toraja Utara, Sidrap, Pangkep, Maros, sedangkan yang belum sama sekali menerapkan sistem ini Jeneponto 82 desa, Bone 328 desa dan Pangkep 65 desa," ucapnya.
Berita Terkait
Gerindra dan Nasdem bahas koalisi Pilkada 2024 di Sulsel
Kamis, 18 April 2024 23:37 Wib
Pergerakan pesawat di Bandara Hasanuddin Makassar capai 3.195 pesawat
Kamis, 18 April 2024 21:10 Wib
Kemenkumham Sulsel gelar donor darah pada peringatan HBP ke-60
Kamis, 18 April 2024 20:29 Wib
Pj Gubernur Sulsel motivasi mahasiswa berwirausaha ciptakan pekerjaan
Kamis, 18 April 2024 15:24 Wib
Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan jasad ditimbun di Makassar
Kamis, 18 April 2024 14:41 Wib
Pj Sekda Sulsel harap PSBM beri manfaat bagi masyarakat
Kamis, 18 April 2024 14:01 Wib
KPU Makassar melansir syarat Pilkada calon perseorangan 67.402 e-KTP
Kamis, 18 April 2024 13:36 Wib
PIP Makassar melahirkan pelaut andal melalui Sepencatar jalur mandiri
Kamis, 18 April 2024 13:28 Wib