Makassar (ANTARA Sulsel) - Sebanyak 20 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum menyerahkan laporan dokumen surat perintah membayar uang persediaan (SPM-UP) untuk penggunaan anggaran triwulan III/2009.
Menurut Kepala Biro Keuangan Pemprov Sulsel Yushar Huduri di Makassar, Senin, lambatnya penyerahan SPM-UP dikhawatirkan akan menghambat realisasi pelaksanaan kegiatan sejumlah unit kerja di Sulsel.
"Seluruh belanja SKPD seharusnya melalui instrumen yang namanya SPM-UP," katanya.
Ia mengatakan penyerahan SPM-UP dari setiap SKPD harus secepatnya dilaporkan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan rancangan APBD 2010.
Batas waktu penyerahan yang telah ditetapkan Biro Keuangan adalah 10 Oktober 2009.
Dia menyebutkan sekitar 29 SKPD yang dilaporkan baru menyerahkan SPM-UP dari 49 total unit kerja yang ada di lingkup Pemprov Sulsel.
Biro Keuangan Sulsel berencana menyampaikan surat teguran seminggu setelah batas penyerahan 10 Oktober 2009 agar sejumlah unit kerja itu segera menyerahkan realisasi penggunaan anggarannya.
Lambatnya penyerahan laporan SPM-UP disinyalir karena lambatnya SKPD dalam menyusun laporan penggunaan anggaran. Meskipun, setiap SKPD telah memiliki format penyusunan SPM-UP.
Biro Keuangan mengkhawatirkan lambatnya penyerahan SPM-UP akan berdampak terhadap pembangunan di Sulsel, karena tanpa laporan SPM-UP itu, Biro Keuangan tidak akan mencairkan dana belanja langsung maupun tidak langsung untuk triwulan berikutnya.
Hingga September 2009 realisasi keuangan setiap SKPD yang dilaporkan baru 58 persen dari total anggaran dalam APBD Sulsel 2009 sebesar Rp2,3 triliun.
Realisasi keuangan diprediksi meningkat drastis pada Oktober ini mengingat setiap rekanan baru menyerahkan tagihan ke SKPD.
"Kami targetkan akhir tahun ini realisasi keuangan sudah bisa mencapai 94 persen lebih," katanya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Tan Malaka Guntur sebelumnya mengatakan hingga triwulan III tahun 2009 realisasi program pembangunan Sulsel baru mencapai sekitar 70 persen dari target 75 persen.
"Tidak tercapainya target disebabkan lambatnya pelaksanaan tender yang dilakukan setiap SKPD," katanya.
(T.PK-HK/M008)
Berita Terkait
Pj Gubernur: Pemprov Sulsel siap berkolaborasi dengan kejaksaan
Jumat, 19 April 2024 9:36 Wib
Pj Gubernur Sulsel mengapresiasi sinergisitas Basarnas tangani bencana
Jumat, 19 April 2024 7:40 Wib
Rumah warga rusak akibat tertimpa tanah longsor di Mamasa Sulbar
Jumat, 19 April 2024 6:10 Wib
Dinkes Sulbar meminta masyarakat tingkatkan kewaspadaan terhadap DBD
Kamis, 18 April 2024 23:38 Wib
Pemprov Sulbar membangun usaha ternak di kawasan transmigrasi
Kamis, 18 April 2024 23:31 Wib
Pergerakan pesawat di Bandara Hasanuddin Makassar capai 3.195 pesawat
Kamis, 18 April 2024 21:10 Wib
Kemenkumham Sulsel gelar donor darah pada peringatan HBP ke-60
Kamis, 18 April 2024 20:29 Wib
Penjabat Gubernur Sulbar berharap musrenbang temukan solusi atas berbagai permasalahan
Kamis, 18 April 2024 19:33 Wib