Pemkot Makassar Libatkan Masyarakat Di Program Sanitasi

id pemkot makassar, sanitasi, bappeda makassar

Foto arsip-Petugas Dinas Kesehatan memantau kondisi sanitasi masyarakat di Dusun Tarussang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulsel, Sabtu (1/12). (FOTO ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang)

Makassar (Antara Sulsel) - Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan melibatkan masyarakat dalam program sanitasi untuk mewujudkan Makassar dua kali tambah lebih baik.

"Sesuai dengan kebijakan nasional 100-0-100 atau 100 persen sanitasi layak, nol persen pemukiman kumuh dan 100 persen air bersih," ujar Kepala Bappeda Makassar Andi Khadijah Iriani saat menggelar Lokakarya Sanitasi Program Hibah Air Limbah Setempat di Kota Makassar, Selasa.

Ia mengatakan, pelibatan masyarakat dalam program sanitasi itu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan yang merupakan kunci untuk mewujudkan seratus persen sanitasi layak, nol persen pemukiman kumuh, dan seratus persen akses air bersih.

Khadijah memaparkan kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi masyarakat bersama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) mengenai program yang akan dilakukan dengan dana Rp1,5 miliar terkait pengelolaan air limbah, sanitasi atau mandi cuci kakus (MCK).

"Kota Makassar dilirik kemajuannya dalam upaya menuju pencapaian universal 2018, 100-0-100 sehingga digelontorkan hibah Rp1,5 miliar APBN dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ada juga dari ADB, dan juga dari RICE," katanya.

Apalagi Kota Makassar, lanjutnya, merupakan wilayah percontohan untuk sanitasi perkotaan. Di mana awal Desember nanti Kota Makassar menjadi tuan rumah City Sanitation Summit (CSS) XVII 2017.

Dia memaparkan, program skala nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) membutuhkan percepatan di sejumlah kawasan kumuh di Kota Makassar dan sedikitnya terdapat 12 kelurahan yang menjadi fokus percepatan ini.

"Jadi selain penyamaan persepsi, dalam kegiatan ini kita sosialisasikan ke masyarakat bahwa kita diberikan hibah dari Kementerian PUPR, maka dari itu kita ingin mengecek, apakah ada IPAL komunal yang memerlukan perbaikan, ataukah penambahan," terangnya.
Pewarta :
Editor: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar