Rakornas KI Bahas Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi

id Pemprov Sulsel, KIP

Makassar (Antara Sulsel) - Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi (Rakornas KI) ke-8 yang dipusatkan di Kota Makassar, 16-18 November 2017 akan membahas isu demokrasi dan pencegahan korupsi.

"Isu tersebut kami bahas sebagai bagian menghadapi tahun Pemilu di 2018 dan 2019 mendatang," kata Steering Committee (SC) Rakornas KI Abdul Hamid di Makassar, Kamis.

Sejauh ini, kata dia, masih ada beberapa masalah keterbukaan informasi yang masih sering menjadi perdebatan. Sering kali para calon kepala daerah maupun pejabat publik masih bersifat tertutup terhadap informasi tertentu, padahal sebagai pejabat maupun calon pejabat publik hal tersebut berhak diketahui masyarakat.

"Demokrasi itu harus dibangun di atas Keterbukaan. Misalnya profil calon kepala daerah, riwayat hidup mereka mulai dari kekayaan, pendidikan dan kesehatan harus dibuka, berbeda kalau masyarakat biasa itu memang bersifat pribadi," jelasnya.

Hal ini, kata dia, sesuai dengan UU nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Sementara Ketua KI Pusat Tulus Subardjono menyebutkan Rakornas kali ini akan dihadiri oleh 350 peserta. Mereka adalah komisioner dari 35 KI daerah dan KI pusat.

Rakornas diawali dengan pelaksanaan Diskusi Publik yang menghadirkan Ketua KPK Agus Rahardjo, Komisi I DPR Roy Suryo, Staf Ahli Kominfo Freddy H Tulung, Kapuspen Kemendagri Arif M Edie dan Rektor Unhas Prof Dwia Aries Tina Palubuhu.

Rakornas ini akan dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo. 
Pewarta :
Uploader: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar