Bawaslu Ingatkan Bakal Calon Perseorangan Tunduk Aturan

id bawaslu sulsel, la ode arumahi, calon perseorangan

Laode Arumahi (ANTARA FOTO/Darwin Fatir)

Makassar (Antara Sulsel) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan mengingatkan Bakal Calon perseorangan dalam mencari dukungan agar tunduk pada aturan yang ada.

"Harus tunduk pada aturan siapa pun itu Bakal Calonnya. Bila melanggar tentu sanksinya berat diskualifikasi hingga dipidana," tegas Ketua Bawaslu Sulsel La Ode Arumahi di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.

Penegasan tersebut menyusul adanya dugaan Bakal Calon Petahana Moh Ramdhan Pomanto berpasangan Indira Mulyasari Paramastuti memerintahkan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Makassar menyebarkan formulir kepada warga termasuk mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Menurutnya, cara seperti itu dinilai melanggar, sebab ketua RT dan RW masih merupakan perangkat pemerintah yang berperan terhadap pelayanan masyarakat. Dan bila dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara atau ASN dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga melanggar.

Dalam aturan Undang-undang nomor 10 tahun 2016, tentang Pilkada, sudah jelas pelarangan itu. Pelaporan bisa saja dilakukan siapa saja ke Panitia Pengawas (Panwas) Kota untuk ditindaklanjuti melalui rekomendasi.

"Bisa saja bakal calon setelah menjadi calon itu statusnya dianulir ataupun dibatalkan bila terbukti, proses pidana juga bisa jalan setelah dilaporkan ke Panwas kota maupun aparat kepolisian di Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu," tegasnya.

Sedangkan untuk sanksi ASN ataupun PNS yang terlibat dalam berpolitik praktis dengan secara sah ikut dalam mendukung dan turut serta memenangkan kandidat maupun ikut berkampanye jelas diatur dalam Undang-undang ASN nomor 6 tahun 2014 ikut menjadi anggota dan atau pengurus Parpol.

"Sanksi sudah menanti bila benar ikut terlibat apalagi kedapatan, paling dijatuhi hukuman penundaan pangkat hingga pemecatan tidak hormat," jelas Arumahi.

Sebelumnya, sejumlah perangkat Ketua RT dan RW diduga gencar menyebarkan formulir model B.1.1 KWK untuk pernyataan dukungan perseorangan Bakal Calon Petahana, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti ke pemukiman warga di wilayah kerjanya.

Tidak hanya itu, mereka terang-terangan meminta warga mengisi formulir tersebut dan meminta KTP warga untuk mencukupkan dukungan perseorangan pada Pemilihan Wali Kota Makasar 27 Juni 2018 mendatang.

Diketahui Moh Ramdhan Pomanto adalah Bakal Calon Petahana dan masih menjabat Wali Kota Makassar, sementara pasangannya Indira Mulyasari Paramastuti Ilham, menjabat Wakil Ketua DPRD Makassar dari Partai Nasional Demokrat.

Keduanya mencoba menempuh jalur perseorangan atau independen dengan mengumpulkan KTP warga, namun disayangkan gerakan itu diduga menggunakan perangkat RT dan RW mengumpulkan dukungan.
Pewarta :
Editor: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar