Mamuju (Antara Sulbar) - Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Forum Persaudaraan Pemuda Sulawesi Barat (FPPS) mendesak lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk segera bersikap terkait pernyataan kontroversi Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar (ABM) yang secara tidak langsung dinilai ingin mengutak-atik sila Pancasila.
"Jika kita cermati klarifikasi Gubernur Sulbar atas kesalahan dalam membaca teks Pancasila pada hari Sumpah Pemuda belum lama ini, maka bisa disimpulkan bahwa memang ABM ingin menempatkan sila Kelima Pancasila agar dapat berada pada Sila kedua atau didekatkan dengan sila pertama," kata Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) FPPS Sulbar Nirwansyah di Mamuju, Senin.
Ia mengatakan, pak ABM yang kemudian melakukan klarifikasi terbuka terkait kesalahannya itu dihadapan ratusan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Sulbar yang menggelar Dialog Kebangsaan yang berlangsung di gedung Gadis Kabupaten Polman, mengindikasikan ada keinginan merubah susunan sila pada dasar negara.
"ABM menyebutkan, bahwa kondisi bangsa sekarang ini telah banyak terjadi aksi radikalisme, terorisme, demonstran dan aksi kekerasan lainnya sehingga pak ABM merasa terobsesi ingin mendekatkan sila pertama dan sila Kelima lantaran terlalu berjarakat," katanya.
Menurut dia, berita klarifikasi ABM tentang Pancasila kemudian kembali dilakukan dengan mengunggah akun miliknya di media sosial, dan itu juga beredar dimedia sosial, dalam unggahan itu dimaksudkan agar menjadi perbincangan masyarakat Sulbar untuk mengingat kembali ideologi bangsa ini yakni Pancasila.
Oleh karena itu ia berharap agar DPRD Sulbar selaku wakil rakyat hendakanya mengambil sikap tegas dan memepertanyakan kepada gubernur terkait klarifikasi kesalahan membaca teks Pancasila yang terkesan memang ingin mengutak atik sila Pancasila.
"Masalah ini telah menjadi perbincangan hangat ditengah masyarakat, kami merasa khawatir, masyarakat Sulbar yang dihuni multi etnik, suku dan agama merasa terusik dengan pernyataan pak gubernur, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena bisa jadi menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat yang nota bene telah menikmati kehidupan toleran diantara pemeluk agama yang ada," terangnya.
Ia mengatakan, ideologi Pancasila sudah final, tidak ada ideologi lagi yang harus didebatkan masyarakat Indonesia Pancasila lah menjadi titik temu menjadi dasar negara kita dan kesepakatan terdiri dari berbagai suku bangsa bahasa lokal tidak boleh lagi dirubah.
"Pancasila hasil pengorbanan para pahlawan bangsa dan mempermaslahkan dasar negara Indonesia maka sama saja membuat peradaban masyarakat semakin mundur, kami mengajak mahasiswa dan pelajar untuk bebas berpikir secara konstruktif demi pembangunan bangsa, asalkan tidak menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila," katanya.
Berita Terkait
Ormas di Sulbar tidak dibenarkan minta-minta THR Lebaran
Jumat, 22 April 2022 5:44 Wib
DPK FPPS dukung KPK berantas dugaan korupsi di Polman
Kamis, 14 April 2022 22:40 Wib
Ormas FPPS Sulbar minta investasi IKN ramah lingkungan
Senin, 24 Januari 2022 11:13 Wib
FPPS Sulbar dorong aparat berwenang tindak tegas pihak yang mencederai pilkades
Selasa, 21 Desember 2021 20:07 Wib
FPPS Sulbar dukung vaksinasi bagi pemilik suara pilkades
Minggu, 19 Desember 2021 5:09 Wib
DPP FPPS soroti kelangkaan BBM di Mamuju ganggu aktivitas ekonomi
Senin, 18 Oktober 2021 19:28 Wib
FPPS minta vaksinasi di Mamuju tidak disertai ancaman pemutusan bansos
Kamis, 14 Oktober 2021 4:23 Wib
Ormas FPPS berharap pilkades serentak 2021 berlangsung aman dan damai
Minggu, 29 Agustus 2021 18:20 Wib