Kupang (Antara Sulsel) - Sesepuh Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT), Acry Deodatus mengatakan, banyak sekali kader partai itu yang memenuhi syarat untuk menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR.
"Kader-kader Golkar cukup tersedia. Mereka harus bersaing untuk dapat menempati posisi Ketua DPR," kata Acry Deodatus kepada Antara di Kupang, Jumat.
Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan calon potensial yang akan menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Acry yang juga Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Nusa Tenggara Timur itu menyakni Partai Golkar akan menyodorkan kader terbaiknya untuk mengantikan posisi Setya Novanto.
"Pasti banyak kader yang menginginkan posisi Setya Novanto, tetapi kebiasaan Golkar akan mengambil keputusan secara musyawarah mupakat," kata mantan anggota DPRD NTT dari Partai Golkar era Orde Baru itu.
KPK telah menetapkan kembali Setya Novanto menjadi tersangka kasus korupsi KTP-e pada Jumat (10/11).
Setya Novanto selaku anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.
Dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Dirjen Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi.
Menyalahggunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas perekonomian negara sekurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam pengadaan paket penerapan KTP-E 2011-2012 Kemendagri.
Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang secara terpisah mengatakan, seharusnya Partai Golkar segera mengambil sikap dengan mengusulkan pergantian Setya Novanto.
Langkah ini penting untuk menjaga citra Partai Golkar dimata publik.
"Jangan sampai memberikan kesan bahwa Golkar tidak mendukung pemberantasan korupsi," katanya menambahkan.
Berita Terkait
Pemilu 2024 - Golkar telah penuhi target kursi di DPR berdasarkan hitung cepat
Senin, 19 Februari 2024 10:00 Wib
Golkar runner-up hitung cepat Pemilu 2024, pengamat nilai ada efek Ridwan Kamil
Sabtu, 17 Februari 2024 8:10 Wib
Airlangga: Film dokumenter "Dirty Vote" bentuk kampanye hitam
Senin, 12 Februari 2024 14:42 Wib
Golkar targetkan kemenangan 60 persen pada pilpres di Sulbar
Sabtu, 3 Februari 2024 11:33 Wib
Airlangga optimistis Golkar di Sulawesi solid mendukung Prabowo-Gibran
Sabtu, 3 Februari 2024 0:45 Wib
Ketum Partai Golkar siapkan Taufan Pawe Calon Gubernur Sulsel
Kamis, 18 Januari 2024 20:21 Wib
Tim Prabowo-Gibran berbagi makanan di awal kampanye perdana di Makassar
Rabu, 29 November 2023 0:24 Wib
Airlangga melantik Paulus Waterpauw jadi Ketua DPD Golkar Papua Barat
Senin, 27 November 2023 11:34 Wib