Mamuju (Antara Sulbar) - Ratusan mahasiswa di Provinsi Sulawesi Barat melakukan aksi unjuk rasa kantor DPRD Sulbar untuk mendesak lembaga wakil rakyat itu menggunakan hak interpelasi kepada Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar yang salah dalam membaca teks Pancasila.
Ratusan Aliansi Mahasiswa Indonesia Provinsi Sulbar yang datang di Kantor DPRD Sulbar melakukan konvoi kendaraan sambil membawa kendaraan pengeras suara sambil mengikat kepala dan membawa bendera merah putih dibawah pengawalan ketat aparat kepolisian, di Mamuju, Senin.
Dalam aksinya para mahasiswa diterima sejumlah anggota DPRD Sulbar untuk berdialog diantaranya Itol Syaiful Tonra dari partai Golkar, Fatmawati dan Syahariah dari Partai Demokrat dan Marini Ariakati, Hastuti Indriani dari partai Golkar.
Para mahasiswa tersebut menyatakan apabila DPRD Sulbar menemukan fakta dalam klarifikasi Gubernur Sulbar yang salah membaca teks pancasila yang ingin merombak sila pancasila dan merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maka kami minta agar DPRD Sulbar segera melakukan paripurna istimewa.
"Kami mendesak agar DPRD Sulbar melakukan paripurna istimewa untuk pengusulan menggantikan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar karena klarifikasinya yang ingin merubah teks pancasila dan terindikasi dapat mengancam keutuhan NKRI," kata Amiruddin perwakilan mahasiswa.
Ia mengatakan, Pancasila adalah pilar bangsa yang bisa membuat bangsa dan negara ini kuat dan kokoh sehingga tidak bisa lagi dirubah dan itu sudah final.
"Pancasila adalah dasar negara yang besar dan plural ini, tidak bisa lagi dirubah pancasila mengakomodir keanekargaman bangsa ini, sehingga yang ingin merubah pancasila berarti ingin merusak keutuhan NKRI," katanya.
Anggota DPRD Sulbar yang menerima perwakilan mahasiswa berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para mahasiswa.
"Kami akan perhatikan dan tindaklanjuti tuntutan mahasiswa," kata anggota DPRD Sulbar Fatmawati.
Berita Terkait
Pansus DPRD Lutim rampungkan studi tiru Perda KLA di Bogor
Selasa, 23 April 2024 21:12 Wib
Pansus DPRD Bulukumba mematangkan Ranperda Perlindungan Nelayan
Selasa, 23 April 2024 17:25 Wib
Legislator Sulsel meminta Disdik terapkan sistem zonasi guru PPPK
Senin, 22 April 2024 20:34 Wib
DPRD dan Pemkab Lutim studi tiru Perda KLA di Kota Bogor
Sabtu, 20 April 2024 11:12 Wib
DPRD Sulsel mendorong Pemprov perkuat ketahanan pangan
Rabu, 17 April 2024 4:18 Wib
DPRD Sulbar sahkan lima perda
Senin, 15 April 2024 6:12 Wib
Ketua DPRD Sulsel izin keluarga besarnya maju Pilkada Barru
Kamis, 11 April 2024 21:52 Wib
Pansus DPRD Sulsel membahas Ranperda Terumbu Karang di Pangkep
Jumat, 5 April 2024 1:57 Wib